Terkait Anggaran DD, Pj Berkilah Tanya ke Juru Tulis Pekon

  • Whatsapp

SHOOTLINENEWS.COM | TANGGAMUS LAMPUNG  — Tahun 2017 Presiden Jokowi menyebut ada 900 kepala desa yang mempunyai masalah, kepala desanya ditangkap, karena menyelewengkan Dana Desa. Bagaimana perkembangannya hingga saat ini. Di tahun 2021 jumlahnya pasti semakin banyak.

Salah satu penyebab penyelewengan penggunaan dana adalah kurangnya keterbukaan informasi dari pemerintah desa. Padahal berdasarkan UU No 14 tahun 2008 menyebut desa adalah badan publik yang mau tidak mau, suka tidak suka harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Dalam pasal 82 UU No. 6 tahun 2014, tentang pemantauan dan pengawasan pembangunan desa disebutkan bahwa Pemerintah Desa wajib menginformasikan (1) Perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui “layanan informasi” kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Kemudian sesuai dengan asas Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang diatur dalam pasal 24 UU No 6 tahun 2014 dan mengacu pada Permendesa No. 16 tahun 2018 Pasal 13 tentang Publikasi yang menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Sepertinya hal itu di abaikan oleh Pemerintah Pekon Tanjung Jati .hal inilah yang membuat tandatanya masyarakat.seperti hal nya hari ini Senin (8/2/2021) masyarakat Pekon Tanjung mendatangi Balai Rakyat Pekon Tanjung Jati Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus mempertanyakan hal yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa Pekon Tanjung Jati tentang Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman / Gang yang dianggarkan melalui Dana Desa sebesar Rp 33.501,00 -.

Dalam penjelasannya ,Azwaruddin ,masyarakat Pekon Tanjung Jati mengatakan ,“ Saya kurang puas dan berharap BHP menginventarisir serta menjelaskan secara detail di forum terbuka kepada seluruh warga “.ungkap Azwaruddin.
Sementara Menurut Pj Kepala Pekon Tanjung Jati ,Zaidi Saputra .S.Kom mengatakan “ kita terbuka untuk dikritik dan ditanya tentang penggunaan anggaran tersebut “.

Begitu ditanya besaran anggaran untuk program Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman / Gang dan yang lainnya ,Pj Kepala Pekon Tanjung Jati akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Juru Tulis Pekon.
“ Data ada di Juru Tulis Pekon “.jawab Zaidi.

Sangat disesalkan pada saat tim Shootlinenews.com mendatangi Balai Rakyat saat itu ,Juru Tulis Pekon Tanjung Jati ada urusan diluar kantor Balai Rakyat.
Hal klasik yang sering terjadi,dengan segala upaya pejabat Kepala Pekon melakukan segala upaya dan cara jawab yang sudah di setting sedemikian rupa dan termasuk membuat laporan keuangan fiktif untuk menutupi kejanggalan kejanggalan penggunaan keuangannya kepada masyarakat setempat.
Semoga tim audit tidak terkecoh dalam melihat laporan keuangan yang mereka buat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *