PAM Minta Pertanggungjawaban DPRD Kab. Je’neponto Soal Ini…

  • Whatsapp

“PERGERAKAN AKTIVIS MAHASISWA (PAM) MEMINTA KEPADA DPRD KABUPATEN JE’NEPONTO UNTUK MEMPERTANGGUNG JAWABKAN SOAL PENETAPAN RANPERDA YANG LEWAT TAHUN”

JE’NEPONTO | SHOOTLINENEWS.COM — Sehubungan dangan perihal tersebut bersama ini kami sempatkan berdasarkan hasi Investigasi dan konslidasi sebagai bentuk control sosial pengawasan yang merupakan wujud keseriusan kami dalam melakukan pencegahan terhadap Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Serta Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 Tahun 2000 tentang Hak pengawasan masyarakat.

Kami Dari PERGERAKAN AKTIVIS MAHASISWA

1. Meminta kepada DPRD kabupaten Jeneponto Untuk menpertanggung jawabkan soal penetapan RANPERDA yang lewat tahun,Harusnya RANPERDA di bahas setiap tahun tapi Penetapan RANPERDA Di bahas dan Di tetapkan pada tahun 2021 awal bulan Januari tentu sudah jelas pada MEKANISME PEYUSUNAN PROLEGA/ PROGRAM pembentukan PERDA,Harusnya dprd kabupaten Jeneponto fokus dengan kondisi Covid 19 Yang Menurunkan perkonomian masarakat kabupaten Jeneponto dan menuntaskan harga pupuk subsidi Yang Tidak sesuai dengan harga HET Sesuai PERMENTAN 49 TAHUN 2020 pada petani bukan malah sibuk dan percepat Penetapan RANPERDA

2.Mosi TDK percaya terhadap anggota DPRD KABUPATEN JENEPONTO Yang TDK mementingkan kepentingan masarakat yang ekonomi semakin turun di masa covid 19

3. Mendesak Kejari kabupaten Jeneponto untuk segera megaudit terkait penetapan
RANPERDA pada DPRD kabupaten Jeneponto yang kelewatan tahun yang menelang anggaran satu RANPERDA kurang lebih Seratus juta rupia

4.Menuntut Kejari kabupaten Jeneponto untuk mengaudit indikasi korupsi pada pembagunan ( PSC ) Gedung Public Safety Center Yang TDK sesuai dengan anggaran,harus bangunan PSC Di Carikan lahan baru bukan malah ruangan GIZI yang di rehap untuk di jadikan Gedung PSC,

5. Meminta Kejari untuk Periksa terkait Bangunan RSUD PRATAMA yang berada pada KEC RUMBIA yang menelang anggaran 45 milyar Yang kami curigai telah terjadi indikasi KORUPSI Pada pembangunan Yang Asal-asalan Dan belum di resmikan tapi sudah ada kerusakan pada atap sesuai hasil investigasi Kawan PERGERAKAN AKTIVIS MAHASISWA.

kami berharap pada pihak penegakan hukum untuk segera menindak lanjuti tuntutan kami
DARI RAKYAT UNTUK RAKYAT,BUKAN DARI RAKYAT UNTUK DPRD.(tim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *