Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Pembatasan Masyarakat Di Terapkan

  • Whatsapp

PADANG | SHOOTLINENEWS.COM — Dalam rangka pengendalian penyebaran virus Covid-19 di Kota Padang pada saat Libur Tahun Baru Imlek. Maka sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.

Pemerintah Daerah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat melalui Surat Edaran Nomor 200/58/Kesbangpol-Pdg/II-2021. Adapun pembatasan kegiatan masyarakat tersebut antaranya, menghimbau masyarakat agar selama libur sedapat mungkin berada dan beraktifitas di rumah serta tidak melakukan perjalanan atau kegiatan luar rumah kecuali untuk kegiatan mendasar atau mendesak serta dilarang bermain petasan dan membakar kembang api.

Menghimbau pemilik, penanggung jawab atau pengusaha, pengelola mall, pusat perdagangan dan tempat wisata atau hiburan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan membatasi jam operasional usaha terhitung sejak tanggal 11 hingga 14 Februari 2021 hanya sampai pukul 21.00 WIB, kecuali pelayanan untuk membawa pulang makanan “take away”.

Dalam rangka penerapan aturan tersebut, pemerintah menurunkan aparat keamanan Polisi dan Satpol PP untuk menertibkan para pedagang dan masyarakat yang masih membandel. Penertiban yang dilakukan pemerintah sangat diapresiasi dengan memperhatikan angka kasus Covid-19 terus meningkat. Berdasarkan update data pantauan Covid-19 di Sumatera Barat pada hari Senin, 22 Februari 2021 total masyarakat Sumatera Barat yang terinfeksi Covid-19 sejumlah 28.690 orang.

Terjadi penambahan kasus positif 29 orang dari 298 sampel swab yang diperiksa (sumberdata:https//corona.sumbarprov.go.id).

Pada dasarnya, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat dalam pengendalian penyebaran Covid-19 sangatlah tepat. Pemerintah tidak melarang masyarakat untuk berkegiatan namun pemerintah hanya membatasi jam operasional saja. Sehingga, pemerintah dapat memastikan tidak adanya kerumunan massa.

Pembatasan kegiatan masyarakat ini dinilai juga memberikan kelonggaran bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk tetap membuka usahanya.

Namun, kendatinya yang terjadi masih ditemukannya pelaku usaha yang tidak mengindahkan aturan ini. Terutama, tempat hiburan, rumah makan, dan restoran yang masih melayani masyarakat makan di tempat di luar jam yang telah ditetapkan.

Tentunya, tindakan ini tidak menunjukkan sikap kooperatif dalam mengendalikan penyebaran Covid-19.
Meskipun, para pelaku usaha tersebut telah menerapkan aturan protokol kesehatan dengan menganjurkan pengunjung untuk mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.

Namun, realita yang terjadi masih ada tempat usaha yang tidak menjalankan peraturan tersebut dengan ketat. Lantas mengapa masih ada para pedagang dan masyarakat yang tidak mematuhi Pembatasan Kegiatan Masyarakat tersebut? Apakah aturan tersebut tidak disepakati oleh berbagai pihak?

Apakah masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya?. Atau pedagang sendiri yang sedang “main kucing-kucingan” dengan pemerintah. Tatkala ada razia usaha ditutup segera jika tidak mereka tetap berjualan seperti biasanya.

Jika polemik penerapan pembatasan kegiatan masyarakat ini ditelaah dari sudut pandang komunikasi.

Secara konseptualnya, komunikasi merupakan proses interaksi dimana seorang ingin menyampaikan pesan kepada orang lain, baik berupa pesan, ide, dan gagasan melalui gesture, simbolik atau media sehingga dapat diterima oleh komunikan.

Maka, kemampuan dalam menempatkan komunikasi sangatlah penting demi menghasilkan change of attitude.

Apabila pemerintah menerapkan suatu kebijakan masih bersifat top-down yang berarti arah komunukasi berpusat dari pemerintah, seperti instruksi.

Maka, arah komunikasi cenderung memaksakan kehendak pemerintah kepada orang-orang yang berpikir mereka tahu terhadap apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga, dalam implementasinya pemerintah belum mampu meemberikan space bagi masyarakat untuk memutuskan apa yang diinginkannya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, alangkah baiknya dalam pembatasan kegiatan masyarakat ini pemerintah menggunakan sistem buttom-up, dimana aspirasi dari bawah kemudian bersama-sama mengambil keputusan atau menetapkan kebijakan.

Pemerintah duduk bersama untuk melakukan dialog dengan berbagai pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Sehingga, dengan melibatkan partisipasi masyarakat peraturan yang dibuat dapat dijalankan sesuai harapan.

Dan, yang paling penting perlu dilakukan sosialiasi kepada masyarakat secara menyuluruh terkait kebijakan yang dibuat. Jika proses komunikasi telah dilakukan secara baik, pedagang dan masyarakat tidak mengindahkannya.

Maka, pemerintah tentunya perlu memberikan teguran dan sanksi yang tegas hingga pencabutan izin usahanya.
Kendatipun masih ditemukannya kerumunan massa, maka pemerintah bersama aparat keamanan dapat memberlakukan penertiban dengan membubarkan kerumunan, denda, bahkan memberlakukan wajib tes Covid-19 bagi para pengunjung.

Selain itu, juga dalam pengendalian penyebaran Covid-19 ini pemerintah perlu menempatkan aparat keamanan secara berkelanjutan untuk mengawasi dan menertibkan masyarakat dan pegadang tidak hanya pada libur Tahun Baru Imlek ini saja.

Perihal penerbitan surat edaran, pemerintah pun alangkah baiknya menggunakan kata-kata yang lebih tegas. Contohnya: “masyarakat dilarang untuk menciptakan kerumunan atau pedagang dilarang melayani pengunjung makan ditempat diluar jam operasional dibanding menggunakan kata-kata “Himbauan”, yang cenderung untuk diikuti atau tidak.

Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini tidak akan efektif, apabila tidak diiringi dengan kontrol yang ketat dan tegas. Pemerintah jangan tumpang tindih dalam menegakkan aturan.

Masyarakat pun harus patuh terhadap aturan yang ada. Kesadaran masyarakat untuk senantiasa Mencuci Tangan, Menggunakan Masker, dan Menjaga Jarak perlu dijaga. Jangan sebagai masyarakat kita apatis atau acuh tak acuh dengan Covid-19 ini.

Masyarakat harus lebih aware terhadap penyebaran virus ini. Apapun yang diterapkan oleh pemerintah baik itu lockdown, pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan kegiatan masyarakat.

Jika tidak diterapkan berdasarkan prinsipnya maka tidak akan berdampak apa-apa. Dan, kita pun tidak akan tahu sampai kapan virus ini akan berakhir.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *