DiDuga Oknum Kades dan BPN Kabupaten Bogor saling Lempar Tanggung jawab perihal adanya Pungli dalam Program PTSL

  • Bagikan

BOGOR | SHOOTLINENEWS.COM — Meskipun Pemerintah telah mengembar – gemborkan biaya pembuatan PTSL itu gratis, akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan berbeda, masih saja ada Oknum Kepala Desa/Lurah yang memanfaatkan program ini sebgai ajang bisnis dan meraup keuntungan pribadi, bahkan sudah menjadi rahasia umum, dugaan Pungli Berjamaah ini atas dasar kesepekatan bersama atau penggiringan dari Ketua Paguyuban/Apdesi, Jum’at (04/06/21).

Kasus dugaan Pungli dalam PTSL ini terjadi di Kecamatan Tamansari, Kecamatan Ciomas dan Kecamatan Cibungbulang. Disini sangat jelas dari keterangan para Kepala Desa yang ikut program PTSL, mereka mengatakan bahwa biaya yang melebihi SKB 3 Menteri merupakan hasil musyawarah dengan Ketua Paguyuban/Apdesi di masing – masing kecamatan, dengan bermacam – macam alasan, untuk biaya pengukuran, materai, BOP RT/RW, bahkan untuk makan dan minum serta biaya sewa rumah orang BPN.Dengan adanya alasan tersebut membuat Shootline News.Com berusaha mencari fakta dengan mendatangai Kantor BPN, namun sangat disayangkan orang yang berkompeten menjawab dalam hal PTSL sedang cuti, hanya ada salahsatu orang BPN yang dijumpai dan mengatakan, “Pembuatan PTSL itu gratis sesuai dengan program Pemerintah, nah untuk memudahkan dalam pelaksanaannya maka dibuatlah peraturan SKB 3 Menteri sebesar Rp.150.000.00, uang tersebut tidak masuk BPN ataupun Negara akan tetapi digunakan untuk biaya kepanitiaan”.

“Pemerintah sudah membiayai semuanya jadi tidak benar kalau ada yang memungut biaya besar dengan alasan untuk BOP orang BPN atau pembelian materai dan biaya pengukuran, kita juga sudah berulangkali sosialisasikan agar pihak desa/kelurahan jangan pernah memungut biaya lebih”, tuturnya.

Masih menurutnya, “Warga yang tidak mempunyai apapun juga tidak boleh dikenakan biaya lebih, karena PTSL ini sangat mudah, bahkan bagi Warga yang tidak memiliki AJB, Girik, Kwitansi Jual Beli atau surat apapun cukup dengan membuat surat pernyataan penguasaan lahan, tujuan Pemerintah itu kan bagus agar semua tanah mempunyai kepastian dan perlindungan hukum, bukan untuk membebankan masyarakat”.

Disini yang turut Hadir di kantor BPN kab Bogor ketua LPKNI Bogor Niko&team yang juga ikut Prihatin atas banyaknya penyimpangan2 permaslahan program PTSL,untuk Mengklarifikasi,langkah apa kira2 yang bisa diambil oleh BPN untuk permasalahan ini.Wahyu kepala Cyber PTSL pun hanya bisa menjawab,sudah menjalani tugasnya dalam pengarahan masalah PTSL ini kesetiap Desa,saya hanya menjalani tugas&masih punya atasan lagi,dan beliau bukan tugasnya untuk Menindak kasus yang sudah Marak, dan bukan rahasia Umum lagi,perihal diDuga banyaknya pungli diprogram PTSL ini Ungkapnya.

(Reporter : Niko Yulwijanarko)

Penulis: NIKO YULWIJANARKO | KORLIP BOGOR RAYAEditor: RANK DJAMBAK
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *