KEPUTUSAN LIMA NAGARI SUMPUR KUDUS, TENTANG HAK ULAYAT HUTAN LISUN

  • Bagikan

SUMPUR KUDUS | SHOOTLINENEWS.COM — Demi menyikapi kemelut, atau konflik yang akan berkepanjangan, yakni tentang tapal batas ulayat, maupun batas secara wilayah kecamatan sumpur kudus dengan kecamatan sijunjung maupun kecamatan kamang baru, Jumat 4juni 2021.

Dengan diinisatori oleh satu lembaga yg dinamakan masyarakat peduli nagari sealiran batang sumpur, dari perwakilan segenap unsur yg mewakili tuk menyepakati hal tersebut yg diadakan di kantor wali nagari sumpur kudus.

Dengan telah menyampaikan tentang keberadaan perusahaan yang ada di hutan lisun, yaitu disebut PT MULTI KARYA LISUN PRIMA (MKLP) Yang mengantongi SK no 437/kemenhut.2011 yaitu izin pemanfaatan hasil hutan khusus kayu pada hutan alam di kabupaten sijunjung, dgn luas lahan sebanyak 28,885 hr dua puluh delapan ribu lapan ratus lima puluh lima hektar kontrak selama 45 tahun.

Awal menjelang mendapatkan sk kemenhut tersebut, tentu butuh proses dukungan² dari pemegang kuasa ulayat niniak mamak yg ada disekitar arel kerja yg akan dilaksanakan. Pada tahun 2009 dia telah mendapatkan dukungan dari kuasa ulayat lima nagari sumpur kudus, yaitu nagari unggan,silantai, sumpur kudus, sumpur kudus selatan dan menganti, lima nagari dan 4 lembaga adat KAN. Tlah menyepakati waktu itu mengutus untuk secara administrasi dan wadah nya ada koperasi.serba usaha ranah lisun dan dianggotai oleh para niniak mamak maupun lembaga pemerintahan waktu itu.

Sepanjang perjalanan atau sepanjang kegiatan yg dilakukan oleh perusahaan tersebut mulai dari tahun 2014 sampai sekarang.

Pada tahun 2020 koperasi serba usaha yg diberikan mandat oleh niniak mamak yg dinamakan datuak 31 yg dimaksud kuasa ulayat, dengan melakukan peninjauan yg mengikuti prosedur secara administrasi dengan tujuan memasang papan plang yg bertulisan, DILARANG MENGAMBIL HASIL HUTAN DI ULAYAT DATUAK 31 SUMPUR KUDUS.

Tujuan pemasangan papan plang supaya terwujud kesepakatan atau komitmen yg pernah dilakukan dengan ketentuan bagi hasil, hal itu diabaikan sampai sekarang, setelah ia mendapatkan izin maupun SK kemenhut dan mengalihfungsikan hutan, supaya menjadi hutan produksi terbatas dari sebelumnya hutan lindung atau yg disebut paru paru DUNIA.

Bak nasi telah menjadi bubur namun dengan pertimbangan, 4 kerapatan adat nagari dan 5 wali nagari di kecamatan sumpur kudus, menyepakati akan menentukan tata batas sepadan ulayat apa benar perusahaan tersebut telah memasuki penebangan kayu ke ulayat niniak mamak atau wilayah kecamatan sumpur kudus, pemuda parit paga dalam nagari akan segera menyepakati dalam waktu dekat ini, putusan musyawarah Di sumpur kudus.

Penulis: MARZEKI PUTRA | KABIRO SIJUNJUNGEditor: RANK DJAMBAK
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *