Ketua LMPP bersama ketua LMPI angkat bicara perihal pemberitaan Pratin gedung Surian( boimin yang arogan)

  • Bagikan

SHOOTLINENEWS.COM | Lampung Barat — Menyikapi sikap oknum Kades Desa Gedung Surian Terhadap Kabiro Lampung Mandiri Tinas Rianto, Ketua Laskar Merah Putih Perjuangan Dedi Ferdiansayah dan Ketua Laskar Merah Putih Indonesia Candera Dinata Markas cabang Lampung barat Angkat bicara.

Sikap Arogan oknum kades Desa Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian kabupaten Lampung Barat, provinsi Lampung. Saat berbicara melalui what’sapp dengan wartawan Kabiro Lampung mandiri tinas Rianto.Rabu 22/09/2021.

Kami LMPP sangat-sangat menyayangkan sikap oknum kades tersebut terhadap warganya apapun alasannya seharusnya kepala desa harus bisa menanggapi dengan baik tidak harus dengan sikap arogan dan nada kasar seperti gaya preman, kades harus tau aturan mau dia jurnalis atau masyarakat semua sudah diatur oleh undang undang namun jika kades itu menyebutkan itu bukan hak masyarakat dan jurnalis, kata siapa Masyarakat atau jurnalis Tidak berhak melihat RAB kalau memang tidak boleh tunjukkan dasar hukumnya agar pengetahuan masyarakat meningkat bahwa itu tidak boleh .sebut ketua LMPP Lambar

Sementara itu menurut ketua LMPI yang harus dipahami oleh kades buimin didalam aturan Masyarakat Desa berhak, Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.

Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa ungkap ketua LMPI

Kedua Ketua Ormas LMPP dan LMPI mengajak ayo bahu membahu mencerdaskan masyarakat karna transparansi publik salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan keterangan Tinas Rianto persoalan ini terjadi,” berawal dari pembangunan di dusun sumber sari desa gedung Surian yang anggarannya dari dana desa tahun 2021
Diketahui Bahwa Tinas Rianto mempertanyakan soal pembangunnan yang saat ini belum bisa digunakan dan menyampaikan beberapa kekeluhan masyarakat kepada kades Boimin

Tinas Rianto selaku masyarakat setempat memintak kepada kades Boimin untuk menunjukkan RAB beberapa pembangunan yang telah berlangsung didesanya namun kades justru mengatakan jika itu bukan tugas dia untuk melihat melainkan tugas INSPEKTORAT DAN PMD ungkap kades kepada Tinas Rianto.”

Dan menurut Dedi Ferdiansyah Dari persoalan yang ada kami dari LMPP dan LMPI Lampung barat patut menduga
Bahwa beberapa pembangunan yang terlaksana di desa gedung Surian pada tahun 2020/2021 ada indikasi korupsi salah satu kita ambil contoh yang kami rasa sangat tidak wajar seperti Dana penyelengaraan informasi publik desa misal seperti pembuatan poster Atau Baliho informasi penetapan LPJ APBDes Untuk Warga nilainya mencapai 4 jt, tentu sangat janggal karna kita tahu Baliho LPJ APBDes 2×3 meter harganya hanya 3 ke 4 ratus ribu, untuk itu artinya wajar jika persoalan ini kami Memintak Aparat Pengawas Interna Pemerintah APIP untuk dapat mengaudit anggaran dana desa DD Desa Gedung Surian dari tahun 2020/21.”

Kemudian mengenai pembangunan Gedung Kantor Desa, kita tahu di desa Gedung Surian sudah ada Gedung Kantor Desa kenapa Sebagian Gedung Kantor desa Itu dirobohkan dan kemudian membuat Gedung Kantor desa yang baru yang menelan dana desa terhitung dari 2020/2021.

Menghabiskan hampir 800 Juta dan kita mau tau dasarnya apa karna ini bertolak belakang sama peraturan Desa penggunaan dana desa sudah jelas, jadi kita mau tau perbubnya mana. ujar Dedi ferdiansyah.

Terpisah saat media ini menanyakan Apakah Pihak dari LMPP dan LMPi akan melanjutkan persoalan ini ke pihak APIP atau APH, Candera Dinata ketua LMPI menjelaskan untuk persoalan ini kami akan mempelajarinya terlebih dahulu kalau memang nanti berkas kita sudah cukup kemungkinan kita lanjutkan, sesuai tugas kami sebagai Sosial Control dan penyalur aspirasi masyarakat tapi yang pasti kami akan koordinasi terlebih dahulu baru kemudian laporan kita masukkan Ke APIP dan APH. tutupnya.

(Tim)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *