Proyek Tol Padang Pekanbaru Masih Tuai Polemik, Ketua KAN: Tanah tersebut bukan milik pribadi tetapi adalah tanah ulayat nagari

  • Bagikan

SHOOTLINENEWS.COM | Parit MalintangPembebasan lahan ganti rugi tanah tol Padang- Pekanbaru di Kenagarian Parit Malintang Padang Pariaman Menuai Polemik dan bikin resah masyarakat yg tanahnya terkena Pembangunan jalan tol yg ternyata sampai saat ini belum pernah di serahkan oleh ninik mamak nagari Parit Malintang.

Datuak Rangkayo Mulie Mantan Ketua KAN Nagari Parit Malintang dalam konferensi Pers di Hotel Pangeran Beach Minggu 3/10.2021 Di dampingi Syamsu Djalal mengatakan Pemerintah Daerah Padang Pariaman melalui panitia Pembebasan tanah Ibukota Kabupaten Padang Pariaman yg di keluarkan Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2007 No 05/Penpel-PM/1V/2007 dengan perihal Penyerahan tanah untuk pusat ibukota kabupaten Padang Pariaman yg di tujukan kepada Bupati Padang Pariaman.

Dalam surat tersebut yg di tanda tangani AB.DT Rajo Ameh selaku ketua panitia pembebasan tanah dan Syamsul Bahri selaku walinagari saat itu yg juga di tanda tangani B DT Sinaro S.Pd sebagai Ketua KAN Nagari Parit Malintang yang di tembuskan ke Ketua DPRD, Pengadilan Negeri, Kejari, Kapolres, Dandim serta Camat Enam Lingung Padang Pariaman.

Menurut DT Rangkayo Mulie tidak bisa di jadikan alasan tanah tersebut sudah menjadi milik atau aset Pemda Padang Pariaman Sebagai Pengalihan Hak.

Tanah tersebut bukan milik pribadi tetapi adalah tanah ulayat nagari Parit Malintang, Kami atas nama masyarakat akan mengugat Pemda Padang Pariaman karena tanah tersebut bukan hak milik hanya hak pakai.

Aneh menurut Dt Rangkayo Mulie Hak Pakai di minang tidak sama dengan Hak pakai di Indonesia. Hak Pakai Di Minang ambilah semua manfaatkanlah selama masih di pergunakan.

Kalau sudah selesai kembalikan lah ke masyarakatnya, “Kabau Pai Kubangan Tingga, “Tabaok Tanah Luluak Nan Lakek Di Badan”Kembali lagi Ke Kerapatan Adat Nagari. Ganti Tanaman, Bangunan kan ada penggarap di situ Kalau di anggap penyerahan masyarakat itu sebagai pelepasan hak.Aneh Gak mana bisa tanah ulayat di serahkan oleh seorang penggarap. Dan yg paling lucu akan muncul konflik lain.

Sampai hari ini kami belum pernah menyerahkan tanah ke pemda Padang Pariaman. Yang ada itu adalah surat pernyataan surat kesediaan menyerahkan tanah untuk Ibukota kabupaten pada Tahun 2007, Dan setelah kami tanyakan ke BPN dan kami pantau sejak dulu, surat itu tidak bisa menjadi dasar menjadi aset Pemda. Kalau Tanah itu menjadi aset Pemda harus ada pengalihan hak dan serah terima, kata DT rangkayo Mulie.

Penggarap itu bisa saja urang sumando, Sampai hari ini kami belum pernah menyerahkan tanah ke pemda Padang Pariaman, Urang sumando sebagai penggarap hanya bisa menerima ganti rugi tanaman, Akan Tetapi kalau Ganti Rugi tanahnya ninik mamak yang berhak.

YL

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *