PJ Kades Banyuanyara Diduga Tidak Transparan Dalam Penggunaan APBDes 2021 Sanrobone Takalar

  • Bagikan

TAKALAR | SHOOTLINENEWS.COM — PJ Kades Banyuanyara Diduga Tidak Transparan Dalam Penggunaan APBDes Tahun 2021 Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar.

Zainal Soedarman selaku Pj (Penjabat) Kepala Desa Banyuanyara, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar diduga tidak transparan dalam penggunaan APBDes Tahun 2021.

Dana Desa (DD) yang dikuncurkan oleh pemerintah pusat kepada semua desa di seluruh indonesia adalah demi kepentingan masyarakat, bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi di tingkat desa. Kamis,(10/6)

Pantauan awak media di Kantor Desa Banyuanyara, bahwa ditemukan tidak adanya papan informasi penggunaan APBDes Tahun 2021,
sebagaimana kita ketahui bahwa Pemerintah Desa wajib memasang dan publikasi anggaran Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD), publikasi ini dilakukan sebagai bentuk transfaransi informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Merujuk Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Amanat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri. No. 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Saat awak media menanyakan kepada Zainal PJ Kades Banyuanyara, perihal papan informasi mengatakan, “Dalam masa proses masih banyak perubahan-perubahan program nant,i kalau sudah, kami akan pasang balihonya didepan kantor desa “ucapnya,

Lanjut dikonfirmasi Camat Sanrobone, mengatakan, “Kenapa masih banyak desa tidak memasang papan transparansi, karena itu kendalanya sampai sekarang masih banyak intruksi dari atas melakukan perubahan, ini saja belum masuk bulan 5 sudah empat kali perubahan, contoh tiba-tiba ada lagi disuruh dialihkan 8% dana desa untuk penanganan covid, tidak menutup kemungkinan bulan depan ada lagi perubahan mungkin sampai sekarang menjadi kendala teman-teman desa, “tuturnya.

Salah seorang anggota Badan Pengawasan Desa ( BPD) yang tidak mau disebutkan namanya saat dikonfirmasi, “sepengetahuan saya kalau kita merujuk ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, perubahan update hanya bisa dilakukan satu kali kecuali keadaan luar biasa itupun melalui peraturan Bupati menetapkan Peraturan .setidaknya harus di pasang papan transparansi APBDes, “pungkasnya.

Instruksi Presiden Joko Widodo melalui Kementerian desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(Kemendes PDTT) setiap desa memasang baliho realisasi pembangunan dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD), bagi desa yang tidak memasang baliho tersebut akan dikenakan sanksi.

Dari hasil penelusuran awak media ini, diduga PJ Kades Banyuanyara, diduga tidak mengindahkan peraturan yang berlaku , dengan ini meminta agar instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan khusus PJ Kades Banyuanyara, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun kelapangan memeriksa supaya tidak menimbulkan dugaan kerugian negara. (TS)

Penulis: SILELE MARBO | SULSELEditor: DG.BALE
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *