PADANG | Setiap upacara bendera kemerdekaan, Presiden Jokowi selalu memakai pakaian etnis daerah, itu adalah cerminan politik identitas. Diera-era presiden sebelumnya tidak pernah ada presiden memakai pakain seperti itu, pakaian yang selalu dipakai adalah setelan jas dan peci nasional.
Sekarang politik identitas jokowi itu semakin mengerucut masuk kedalam sistim kenegaraan sampai kelevel bawah, kelevel daerah semua lapisan. Apa itu salah, jika berbaju Jokowi itu sudah benar gaya yang dibuatnya.
Penulis menganggap politik identitas itu perlu dan memang itulah yang harus terjadi NKRI ini. Apalagi di ranah Minangkabau rajanya peradaban, politik identitas itu sangat diperlukan agar ada keselamatan masyarakat daerah.
Karena Indonesia, Sumatera Barat mayoritas muslim, beragama Islam sangat wajar semua infrastruktur politik, jabatan, pangkat diisi oleh orang muslim dan taat beragama Islam. Bukan orang diluar itu.
Namun realitas lapangan politik identitas itu Sumbar dikalahkan oleh politik keluarga, ini yang menurut Penulis tidak benar atau keliru yang perlu dikikis habis. Politik keluarga yang mendominasi satu daerah, istilahnya semua yang menguasai “Kelompok Sambo”.
Politik keluarga adalah infrsturktur politik dikuasai oleh satu keluarga saja seperti bapaknya ketua partai ini, anaknya ketua partai yang berbeda. Ibu pengurus partai sebelah, anak lain partai lain yang mempengaruhi kebijakan.
Atau sebaliknya disatu partai, organisasi isinya keluarganya semu baik secar biologis maupun secara kekerabatan. Menurut Penulis politik keluarga ini yang merusak tatanan berdemokrasi atau yang membuat hancur negri ini.
Ayah berada dipartai berazaskan Islam, anak berada dipartai tidak berazaska Islam, ibu berdada dipartai nasionalis, mana mungkin kebijakan negri ini bisa mewujudkan prinsip kebenaran dan keadilan, semua diatur oleh lingkaran keluarga yang error idiologi.
Tapi politik identitas yang dikedepankan maka jelas nilainya seperti Sumatera Barat yang mayoritas Islam, adatnya kuat, menjunjung tinggi nilai-nilai “adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah”, tolak ukur politik identitas jelas harus orang muslim dan orang taat beragama yang menguasai politik ini.
Kekuatan politik identitas tersebut perlu urang minangkabau belajar pada daerah nangroe aceh darussalam, dimana politik lokal aceh kuat dan berjaya disana, kekuatan pengaruh kebijakan identitas pun jelas, semu mereka memiliki nilai bahwa aceh adalah muslim maka Islam yang dominan kebijakanya.
Semoga para intelektual politik Sumbar memahami pentingnya politik identitas yaitu muslim, budaya adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah tubuh dan menjadi raja di Sumbar ini, bukan hedonis politik keluarga yang merusak.
WD
