SHOOTLINENEWS, AROSUKA — Pemerintah Kabupaten Solok mempercepat penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai langkah lanjutan penanganan banjir bandang atau galodo yang melanda kawasan Arosuka.
Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., mengatakan penyusunan R3P dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dengan mengacu pada kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan.
Langkah tersebut dilakukan setelah kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Solok pada Jumat (25/9/2026).
“Menindaklanjuti arahan Wakil Presiden, sesuai arahan Bapak Bupati Solok, Pemerintah Kabupaten Solok akan mengebut penyusunan dokumen R3P bersama OPD terkait,” ujar Candra di Arosuka, Senin (28/9/2026).
Menurut Candra, R3P diperlukan untuk memetakan kerusakan dan kebutuhan pascabencana sekaligus menjadi dasar dalam menentukan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Karena itu, ia meminta seluruh OPD terkait segera menyampaikan data kerusakan dan kebutuhan dari masing-masing sektor. Data tersebut selanjutnya harus dihimpun dan diselaraskan agar tidak terjadi perbedaan informasi antarinstansi.
Candra juga meminta proses penyusunan R3P tidak berhenti pada pendataan awal. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan perkembangan kondisi di lapangan tetap terpantau.
“Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala. Kita ingin seluruh pihak yang terkait bergerak seiring, sehingga data yang kita gunakan benar-benar akurat dan keputusan tindak lanjut penanganannya juga terukur,” katanya.
Ia menegaskan, akurasi data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kebijakan pemulihan. Setiap kerusakan dan kebutuhan masyarakat harus diverifikasi agar program yang disusun sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Ini bukan pekerjaan satu OPD. Ini pekerjaan bersama. Kita harus bergerak dalam satu langkah, satu data dan satu tujuan, yaitu mempercepat pemulihan masyarakat Kabupaten Solok,” ujarnya.
Candra mengatakan penanganan pascabencana tidak berhenti setelah proses evakuasi, pembersihan material dan pemulihan akses darurat dilakukan.
Tahapan berikutnya adalah memastikan infrastruktur yang rusak dapat ditangani dan aktivitas masyarakat berangsur kembali normal melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana.
“Kita ingin ada percepatan pembangunan pascabencana galodo di Arosuka. Karena itu, dokumen R3P harus kita siapkan dengan baik dan secepat mungkin,” tegasnya.
Menurut dia, kebutuhan pascabencana akan diinventarisasi berdasarkan tingkat kerusakan, urgensi penanganan dan kewenangan masing-masing pihak.
Hasil pendataan tersebut kemudian menjadi bahan untuk menentukan prioritas penanganan, termasuk kebutuhan yang memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun pemerintah pusat.
“Harapan kita, melalui R3P ini, kebutuhan pembangunan pascabencana dapat tergambar dengan jelas. Mana yang menjadi prioritas, mana yang harus segera ditangani, dan mana yang membutuhkan dukungan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” katanya.
Candra menekankan percepatan penyusunan dokumen tetap harus diikuti ketepatan administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
“Cepat saja tidak cukup. Kita juga harus memastikan data akurat, keputusan tepat dan tindak lanjutnya terukur,” ujarnya.
Ia mengatakan monitoring dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan setiap hasil pendataan memiliki tindak lanjut yang jelas serta tidak terjadi keterlambatan dalam proses pemulihan.
“Yang kita kejar bukan sekadar cepat selesai dokumennya. Kita ingin dokumen ini benar-benar menjadi dasar bagi percepatan pembangunan dan pemulihan masyarakat,” tutur Candra.
Pemkab Solok kini mengarahkan penanganan pascagalodo dari fase tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Penyusunan R3P menjadi salah satu instrumen untuk menyatukan data, kebutuhan, prioritas dan rencana tindak lanjut pembangunan pascabencana. STK
