KOTO BARU, 29 September 2026 — Pemerintah Kabupaten Solok menyampaikan jawaban atas pandangan umum delapan fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2027.
Jawaban tersebut disampaikan Wakil Bupati Solok H. Candra dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok di Gedung Perpustakaan dan Arsip, Koto Baru, Selasa (29/9/2026).
Gedung tersebut untuk sementara digunakan sebagai lokasi kegiatan DPRD setelah gedung parlemen daerah mengalami kerusakan akibat bencana galodo yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Solok.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, didampingi Wakil Ketua Armen Plani dan Mukhlis. Hadir Wakil Bupati Solok, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, staf ahli, para asisten, Forkopimda, kepala OPD, camat, anggota DPRD serta undangan lainnya.
Sebelum memberikan jawaban atas substansi pandangan fraksi, H. Candra menyampaikan belasungkawa kepada masyarakat yang menjadi korban bencana. Pemerintah daerah, kata dia, mendoakan korban meninggal dunia serta menyampaikan dukungan kepada keluarga yang terdampak.
Candra mengatakan pandangan, pertanyaan, saran dan masukan yang disampaikan delapan fraksi merupakan bagian penting dalam proses pembahasan RAPBD 2027.
Menurut dia, masukan DPRD menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan kebijakan penganggaran agar pelaksanaan APBD dapat berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pandangan, saran, masukan dan pertanyaan yang disampaikan oleh seluruh fraksi merupakan bentuk perhatian dan kepedulian terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan Kabupaten Solok,” ujar Candra dalam rapat tersebut.
Jawaban pemerintah daerah kemudian disampaikan terhadap pandangan Fraksi PKS, Gerindra, PPP, PAN, Demokrat, NasDem, Golkar serta Hanura-PDIP.
Sejumlah isu menjadi perhatian bersama, antara lain optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, pembiayaan, SiLPA, efektivitas dan efisiensi anggaran, pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, pariwisata dan perlindungan sosial.
Isu penanganan bencana dan pemulihan pascabencana juga menjadi salah satu pembahasan utama dalam pandangan fraksi.
Fraksi PKS antara lain menyoroti pengelolaan PAD, belanja modal, pembiayaan dan SiLPA agar dilaksanakan secara terukur dengan memperhatikan ketepatan waktu, efektivitas serta asas manfaat. Fraksi tersebut juga memberikan perhatian terhadap mitigasi bencana, infrastruktur, pertanian, pendidikan, pembangunan nagari, jembatan dan sejumlah Ranperda.
Fraksi Gerindra meminta APBD 2027 diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama warga terdampak galodo. Perhatian juga diberikan terhadap transparansi dan ketepatan sasaran bantuan, mitigasi bencana, normalisasi, edukasi masyarakat serta rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pemerintahan yang terdampak.
Fraksi PPP menyoroti peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelayanan dasar, optimalisasi PAD, digitalisasi pendapatan, akurasi data objek pajak dan aset serta evaluasi serapan anggaran. Fraksi tersebut juga meminta agar belanja daerah memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.
Fraksi PAN menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, khususnya dalam kondisi fiskal daerah. Fraksi tersebut juga menyoroti penguatan PAD, UMKM, pertanian, pariwisata, sumber daya manusia, lapangan kerja, pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial.
Fraksi Demokrat memberikan perhatian terhadap kondisi pascabencana, PAD, pembiayaan dan belanja daerah, capaian RPJMD serta serapan anggaran. Selain itu, fraksi tersebut menyoroti pengelolaan PPPK paruh waktu, manajemen talenta, pengisian struktur organisasi perangkat daerah yang masih kosong, target kinerja serta pemulihan fasilitas pemerintahan dan masyarakat yang terdampak bencana.
Fraksi NasDem menekankan percepatan penanganan dampak bencana, pemulihan sarana dan prasarana, penyediaan air bersih, mitigasi bencana serta pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Fraksi Golkar menyampaikan keprihatinan atas bencana longsor dan banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Solok. Selain persoalan penanganan pascabencana, fraksi tersebut memberikan catatan mengenai PAD dan SiLPA serta meminta evaluasi anggaran dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan efektivitas, ketepatan sasaran dan skala prioritas.
Sementara itu, Fraksi Hanura-PDIP mendorong agar APBD 2027 diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi, pertanian, UMKM, infrastruktur dasar dan penanganan dampak bencana.
Setelah mendengarkan jawaban pemerintah daerah, seluruh fraksi pada prinsipnya menyatakan persetujuan agar pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
DPRD Minta Pembahasan Anggaran Tetap Berjalan
Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir dalam rapat tersebut menekankan sejumlah agenda yang perlu segera ditindaklanjuti, termasuk penyelesaian peruntukan Transfer ke Daerah (TKD).
Ivoni juga meminta pembahasan APBD Perubahan segera dievaluasi dan diagendakan melalui Badan Musyawarah (Bamus).
Selain agenda penganggaran, DPRD meminta perhatian terhadap kondisi kantor-kantor pemerintahan yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah agar pelayanan publik tetap dapat berjalan selama proses pemulihan.
Pada hari yang sama, DPRD Kabupaten Solok juga melaksanakan rapat Badan Musyawarah di lokasi yang sama. Agenda tersebut menjadi bagian dari koordinasi dan pengawalan kegiatan pemerintah daerah serta DPRD di tengah kondisi pascabencana.
Rangkaian rapat tersebut menunjukkan bahwa proses pemerintahan dan pembahasan kebijakan anggaran tetap berjalan meski sejumlah fasilitas pemerintahan mengalami kerusakan.
Pemerintah daerah selanjutnya membuka ruang pembahasan lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah apabila masih terdapat substansi yang membutuhkan pendalaman, penjelasan atau penyempurnaan.
Pembahasan Ranperda APBD 2027 selanjutnya akan memasuki tahapan sesuai mekanisme pembentukan dan pembahasan APBD antara DPRD dan pemerintah daerah.
Dalam kondisi pascabencana, pembahasan anggaran tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan prioritas pembangunan dan pemulihan daerah dapat diselaraskan dengan kemampuan fiskal serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Solok. STK
