PADANG PARIAMAN | Air merupakan urat nadi pertanian. Ketika saluran irigasi rusak, dangkal, dan tersumbat lumpur, bukan hanya aliran air yang terhenti, tetapi juga harapan petani untuk memperoleh hasil panen yang maksimal ikut terancam. Persoalan inilah yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Kepala Dinas Pertanian, Irawati Febriani, turun langsung meninjau sejumlah saluran irigasi bermasalah di Kecamatan Lubuk Alung dan Kecamatan 2×11 Kayu Tanam, Sabtu (31/10/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi nyata di lapangan sekaligus mendengarkan keluhan petani yang membutuhkan kepastian pasokan air bagi persawahan mereka.
Dalam kunjungan itu, Irawati menemukan sejumlah persoalan infrastruktur pengairan, mulai dari kerusakan fisik saluran, penumpukan lumpur, hingga pendangkalan yang menghambat distribusi air menuju lahan pertanian. Wali nagari setempat turut menyampaikan kebutuhan penanganan segera karena kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian masyarakat. Bahkan, salah seorang ketua kelompok tani mengungkapkan bahwa petani terkadang terpaksa mengandalkan curah hujan akibat aliran irigasi yang tidak lancar. Situasi ini menjadi peringatan bahwa persoalan pengairan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Menanggapi aspirasi tersebut, Irawati Febriani menyampaikan komitmen untuk mengupayakan normalisasi saluran irigasi tersier. Berdasarkan hasil peninjauan dan wawancara, pelaksanaannya ditargetkan sekitar pertengahan November hingga Desember 2026. Rencana ini diharapkan dapat memperlancar aliran air menuju persawahan sehingga petani tidak terus-menerus menghadapi kesulitan pengairan. Namun, masyarakat tentu menantikan realisasi dari target tersebut, termasuk kepastian lokasi prioritas, panjang saluran yang ditangani, serta jadwal pengerjaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan.
Persoalan irigasi memiliki dampak jauh lebih besar daripada sekadar kondisi fisik saluran. Ketersediaan air menentukan jadwal tanam, produktivitas padi, potensi gagal panen, hingga pendapatan keluarga petani. Apabila distribusi air terganggu, petani berisiko mengalami keterlambatan musim tanam dan peningkatan biaya produksi. Karena itu, normalisasi harus dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan kelompok tani, disertai pemeliharaan berkala agar saluran tidak kembali mengalami pendangkalan maupun penyumbatan. Koordinasi antara Dinas Pertanian, pemerintah nagari, kelompok tani, dan instansi teknis terkait menjadi kunci keberhasilan penanganan.
Langkah Irawati turun langsung ke lapangan merupakan bagian dari perhatian Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di bawah kepemimpinan Bupati John Kenedy Azis dan Wakil Bupati Rahmat Hidayat terhadap sektor pertanian. Namun, ukuran keberhasilan kebijakan bukan hanya kunjungan dan rencana penanganan, melainkan sejauh mana air benar-benar kembali mengalir hingga ke sawah masyarakat. Petani membutuhkan tindakan nyata, transparansi pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan agar anggaran yang digunakan memberikan manfaat optimal. Infrastruktur pengairan yang baik juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.
Kini, harapan petani Lubuk Alung dan 2×11 Kayu Tanam tertuju pada realisasi normalisasi yang telah ditargetkan. Pemerintah daerah diharapkan memastikan setiap saluran yang membutuhkan penanganan mendapatkan perhatian berdasarkan kondisi lapangan dan skala prioritas. Sebab, bagi petani, air bukan sekadar kebutuhan tambahan, melainkan penentu hidupnya tanaman dan keberlangsungan ekonomi keluarga. Jangan sampai petani terus berjuang menghadapi kekeringan sementara saluran pengairan yang menjadi tumpuan kehidupan mereka belum tertangani. Sawah harus tetap produktif, aliran air harus terjaga, dan perhatian pemerintah harus terbukti melalui hasil nyata.
Wyndoee
