PADANG | Transformasi digital pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman kembali mendapat pengakuan di tingkat Sumatera Barat. Dalam ajang ETPD Partnership Gathering 2026 yang digelar Bank Nagari di Hotel Mercure Padang, Jumat malam (25/9/2026), Padang Pariaman berhasil membawa pulang dua penghargaan sekaligus. Capaian tersebut menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah memperluas transaksi digital, memperbaiki tata kelola keuangan, dan menghadirkan layanan pembayaran yang semakin mudah bagi masyarakat.
Dua penghargaan yang diraih masing-masing Terbaik I Kabupaten Teraktif dalam Pengembangan Digitalisasi Daerah Tahun 2026 dan Terbaik II Optimalisasi Dana Pemerintah Daerah pada CASA Bank Nagari Tahun 2026. Penghargaan diterima langsung Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Padang Pariaman, M. Fadhly, S.AP., M.M., di Ballroom Hotel Mercure Padang. Prestasi ini memperlihatkan bahwa pembenahan sistem keuangan daerah mulai menghasilkan capaian yang mendapat apresiasi dari para pemangku kepentingan.
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyampaikan penghargaan kepada jajaran BPKD dan seluruh tim yang terus melakukan inovasi di tengah keterbatasan fiskal daerah. Ia menegaskan digitalisasi merupakan salah satu program unggulan pemerintah kabupaten yang harus terus dikembangkan. Baginya, penghargaan tersebut bukan alasan untuk berpuas diri, melainkan dorongan agar sistem pengelolaan keuangan semakin efisien, transparan, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kepala BPKD M. Fadhly menjelaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil proses transformasi dari transaksi tunai menuju non-tunai, kemudian berkembang ke sistem pembayaran digital yang semakin terintegrasi. Sejak Januari 2026, BPKD mengembangkan berbagai inovasi layanan yang mengurangi kebutuhan tatap muka. Sejumlah program yang dijalankan antara lain PARIS VAN QRIS, e-PAD, LAMAN BPKD, PAMER, SIMOLI, dan GASPOL PBB. Pada sektor PBB-P2, sekitar 600 kolektor telah menggunakan QRIS untuk memfasilitasi pembayaran masyarakat.
Digitalisasi juga diperluas melalui e-PAD yang mendukung pengelolaan data pendapatan, pencatatan, hingga pemantauan penerimaan daerah. Dengan sistem tersebut, pemerintah diharapkan memiliki informasi yang lebih terukur dan terintegrasi dalam mengambil keputusan. Namun, M. Fadhly mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi tidak boleh hanya dinilai dari banyaknya aplikasi atau kanal pembayaran yang tersedia. Ukuran terpenting adalah apakah teknologi benar-benar memperbaiki proses kerja pemerintah dan mempermudah masyarakat mengakses layanan.
Penghargaan pada ETPD Partnership Gathering 2026 menjadi modal sekaligus tantangan bagi Padang Pariaman untuk melanjutkan pembenahan. Integrasi sistem, akurasi data, perluasan transaksi non-tunai, dan edukasi masyarakat harus terus diperkuat agar manfaat digitalisasi semakin merata. Di tengah tuntutan transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dua penghargaan tersebut menjadi pengingat bahwa prestasi administratif harus diterjemahkan menjadi pelayanan nyata: pembayaran lebih mudah, pengelolaan pendapatan lebih tertib, serta tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka dan akuntabel.
Wyndoee
