Tanah Datar, Shootlinenews.com— Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting (TP3S) Kabupaten Tanah Datar di Aula Bappeda Litbang Pagaruyung, Kamis (5/3/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah memperkuat upaya percepatan penurunan stunting setelah angka prevalensi stunting di daerah itu mengalami peningkatan.
Dalam kegiatan tersebut, Wabup didampingi Wakil Ketua TP3S sekaligus Ketua TP PKK Kabupaten Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra, staf ahli PKK Ny. Nanda Ahmad Fadly, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, Kepala Bappeda Litbang Adriayanti Rustam, serta diikuti para camat dan OPD terkait.
Ahmad Fadly menyampaikan, penanggulangan stunting menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan, baik dari sisi pertumbuhan fisik maupun kemampuan kognitif anak.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025 mengalami kenaikan dari 18,5 persen menjadi 26,9 persen.
“Peningkatan ini menjadi peringatan keras bagi kita semua. Penanganan stunting tidak hanya soal angka, tetapi menyangkut masa depan generasi Tanah Datar,” ujar Ahmad Fadly.
Menurutnya, berbagai program telah dilakukan pemerintah daerah untuk menekan angka stunting. Namun ke depan, yang paling dibutuhkan adalah aksi nyata di lapangan yang dilakukan secara terkoordinasi oleh seluruh pihak.
Wabup juga meminta para camat untuk memaparkan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan di wilayah masing-masing terkait percepatan penurunan dan pencegahan stunting, termasuk strategi yang akan diterapkan ke depan.
Ia menegaskan pentingnya koordinasi seluruh tim TP3S mulai dari tingkat jorong, nagari, kecamatan hingga kabupaten agar upaya penanganan stunting dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
“Monitoring, evaluasi dan audit kasus stunting harus terus dilakukan, serta melibatkan masyarakat melalui sosialisasi oleh dinas terkait agar penurunan stunting menjadi gerakan bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra menambahkan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan pendekatan komprehensif dengan melibatkan berbagai sektor dan organisasi perangkat daerah.
Menurutnya, analisis mendalam terhadap perbedaan data prevalensi stunting, khususnya yang bersumber dari SSGI, perlu dilakukan agar pemerintah memiliki dasar kebijakan yang lebih akurat.
Ia juga berharap berbagai inovasi penanganan stunting yang telah dirancang tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh nagari di Kabupaten Tanah Datar.
(**)
