SHOTLINENEWS| PADANG — Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I. menilai penjajakan kerja sama dengan delegasi Republik Korea menjadi momentum penting bagi Kabupaten Solok untuk membuka akses investasi, teknologi dan pengetahuan dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
Hal itu disampaikan H. Candra saat mewakili Bupati Solok Jon Firman Pandu, S.H. dalam Audiensi dan Focus Group Discussion (FGD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama delegasi Republik Korea di Istana Gubernur Sumatera Barat, Selasa (11/8/2026).
Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari proses penjajakan kerja sama dan rencana investasi Republik Korea yang sebelumnya telah dibahas pada 4 Agustus 2026. Forum kemudian diarahkan untuk mengidentifikasi potensi proyek dan peluang investasi yang memungkinkan dikembangkan di Sumatera Barat.
H. Candra mengatakan FGD tersebut memiliki arti penting bagi Kabupaten Solok karena substansi yang dibicarakan bersentuhan langsung dengan tantangan pembangunan daerah, terutama pengelolaan sampah dan lingkungan.
“Kita harus mulai melihat persoalan lingkungan bukan hanya sebagai beban pemerintah, tetapi juga sebagai ruang untuk menghadirkan inovasi. Kalau tersedia teknologi, investasi dan pola kerja sama yang mampu menyelesaikan persoalan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi, tentu peluang seperti ini harus kita pelajari secara serius,” kata H. Candra.
Sejumlah sektor menjadi fokus penjajakan, mulai dari pengelolaan sampah, ekonomi sirkular, energi terbarukan, pengurangan emisi gas rumah kaca, pemanfaatan gas metana TPA, kredit karbon hingga pengembangan pasar karbon internasional.
Menurut H. Candra, konsep ekonomi sirkular menawarkan perubahan cara pandang terhadap pengelolaan sampah. Sampah tidak semestinya hanya berakhir di tempat pemrosesan akhir, tetapi perlu didorong agar dapat diolah kembali dan memberikan nilai tambah.
“Kita ingin belajar bagaimana daerah lain dan negara yang teknologinya lebih maju mengelola persoalan ini. Bukan sekadar mengangkut dan membuang sampah, tetapi bagaimana sampah bisa dikelola lebih produktif, bahkan jika memungkinkan menjadi sumber energi dan aktivitas ekonomi baru,” ujarnya.
H. Candra menegaskan, nilai penting kerja sama tidak semata diukur dari besarnya modal yang berpotensi masuk. Kabupaten Solok juga membutuhkan akses terhadap teknologi, pengetahuan dan model pengelolaan lingkungan yang dapat disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu membuka alternatif investasi dan kemitraan untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan, namun setiap kerja sama harus tetap melalui kajian yang terukur.
“Investasi harus memberikan nilai tambah. Kita harus melihat kelayakannya, dampak lingkungannya dan manfaat jangka panjangnya. Jangan sampai daerah hanya menjadi lokasi investasi, sementara masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang sepadan,” tegas H. Candra.
Pembahasan mengenai pemanfaatan gas metana TPA, pengurangan emisi hingga kredit dan pasar karbon internasional juga dinilai penting dipahami pemerintah daerah. Arah pembangunan ke depan, menurut H. Candra, semakin menuntut kemampuan daerah mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan.
Kendati demikian, proses tersebut masih berada pada tahap penjajakan dan identifikasi potensi, belum merupakan kepastian masuknya investasi. Dokumen Pemprov Sumbar juga menempatkan FGD sebagai forum untuk mengidentifikasi potensi proyek dan peluang investasi yang dapat dikembangkan.
Karena itu, H. Candra mendorong hasil FGD diterjemahkan ke dalam pemetaan potensi Kabupaten Solok secara lebih konkret.
“Setelah FGD, pekerjaan kita adalah melihat apa yang benar-benar bisa dikembangkan di Kabupaten Solok. Potensinya harus dipetakan, kebutuhan daerah disiapkan dan kelayakannya dikaji. Kalau ada peluang yang realistis dan memberikan manfaat besar kepada masyarakat, tentu harus kita kawal sampai pada tindak lanjut yang konkret,” ujarnya.
Keterlibatan perangkat daerah yang menangani investasi dan lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Dalam undangan resmi, Pemprov Sumbar juga meminta keikutsertaan Kepala Dinas PMPTSP dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Bagi Kabupaten Solok, FGD bersama delegasi Republik Korea dengan demikian menjadi pintu awal mempertemukan potensi daerah, kebutuhan pembangunan, teknologi dan investasi hijau, sehingga persoalan lingkungan dapat dikelola menjadi bagian dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. STK
