Jakarta ,Shootlinenews – Dukungan terhadap keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pandai Sikek atau yang dikenal sebagai Pangulu Nan Anam Puluah untuk menolak rencana trase Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi yang melintasi Nagari Pandai Sikek menguat dari kalangan perantau.
Dukungan itu disampaikan dalam Musyawarah Perantau IKAPSI Jabodetabek yang diikuti tokoh perantau, pengurus, serta para ketua rayon Ikatan Keluarga Pandai Sikek (IKAPSI) yang bermukim di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Musyawarah tersebut digelar dalam suasana silaturahmi di kawasan Perumnas Klender, Jakarta Timur, dan dipimpin Ketua IKAPSI Jabodetabek, Adlis Rasyidin.
Para perantau menyatakan mendukung penuh keputusan Pangulu Nan Anam Puluah, yang pada prinsipnya tidak menolak pembangunan jalan tol sebagai proyek nasional, tetapi menyatakan keberatan terhadap rencana trase yang dinilai berpotensi melintasi wilayah dan lahan masyarakat Pandai Sikek, khususnya kawasan Jorong Baruah.
“Kami mendukung keputusan Pangulu Nan Anam Puluah untuk menolak trase jalan tol yang akan melewati Kenagarian Pandai Sikek. Tolak, tolak, tolak!” demikian pernyataan dalam siaran pers IKAPSI Jabodetabek, Senin (14/9/2026).
Dalam musyawarah tersebut, perantau menegaskan bahwa sikap yang disampaikan bukanlah penolakan terhadap pembangunan jalan tol secara keseluruhan. Persoalan utama yang menjadi perhatian adalah rencana trase yang dinilai dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Pandai Sikek.
Menurut catatan hasil musyawarah, apabila trase tersebut melintasi kawasan Pandai Sikek, sejumlah persoalan berpotensi muncul, mulai dari persoalan sosial, ekonomi hingga aspek hukum dan kepemilikan lahan.
Perantau juga mengkhawatirkan hilangnya lahan produktif dan tanah ulayat yang selama ini menjadi bagian dari sumber penghidupan masyarakat.
“Trase jalan tol yang melewati Pandai Sikek tidak saja akan mengorbankan lahan produktif dan tanah ulayat, tetapi juga berpotensi memecah-belah persatuan anak nagari Pandai Sikek,” demikian salah satu catatan hasil musyawarah.
Selain persoalan trase, Musyawarah Perantau IKAPSI Jabodetabek turut menyoroti komunikasi dan keterbukaan informasi mengenai berbagai rencana pembangunan di kampung halaman.
Sejumlah warga Pandai Sikek yang berada di kampung, menurut catatan musyawarah, sebelumnya telah menyampaikan keresahan kepada para perantau terkait rencana trase jalan tol. Salah satu persoalan yang dikeluhkan adalah masih terbatasnya informasi yang diterima masyarakat mengenai proses perencanaan dan perkembangan rencana pembangunan tersebut.
Kondisi serupa juga disebut terjadi pada persoalan pembangunan sejumlah tower BTS di Jorong Tanjuang. Minimnya informasi dinilai dapat membuka ruang bagi berkembangnya desas-desus yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Karena itu, IKAPSI Jabodetabek mendorong adanya pembenahan sistem komunikasi antara Pemerintahan Nagari dengan Badan Perwakilan Rakyat Nagari, KAN, serta anak nagari, baik yang berada di kampung maupun di perantauan.
Para perantau meminta agar berbagai informasi terkait pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat disampaikan secara jelas dan terbuka.
Sekretaris Nagari, menurut catatan musyawarah, diharapkan dapat memberikan keterangan tertulis atau penjelasan resmi terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik, sehingga informasi yang beredar di tengah masyarakat tidak berkembang menjadi spekulasi.
Bagi IKAPSI Jabodetabek, keterbukaan informasi dinilai penting agar perbedaan pandangan mengenai pembangunan tidak berkembang menjadi konflik atau perpecahan di antara anak nagari.
Musyawarah tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa perantau tetap mengikuti dan memberikan perhatian terhadap persoalan kampung halaman, khususnya menyangkut masa depan lahan produktif, tanah ulayat, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat Pandai Sikek.
( Y.W)
