Padang, Shootlinenews– Ketua Kosgoro 1957 Sumatera Barat, Ir. Weno Aulia Durin, mendorong akselerasi dan optimalisasi pengawasan serta penyaluran subsidi pemerintah di sektor minyak dan gas bumi (migas) agar tepat sasaran dan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Gagasan tersebut disampaikan Weno dalam kunjungan silaturahmi bersama Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H., di Mapolda Sumbar, Selasa (27/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Weno didampingi Pembina Kosgoro 1957 Sumbar yang juga anggota DPR RI Komisi III, Benny Utama. Pertemuan itu turut dihadiri Wakapolda Sumbar Brigjen Pol. Solihin, S.I.K., M.H., serta Irwasda Polda Sumbar Kombes Pol. Bambang Purwanto, S.I.K.
Weno menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi antara Kosgoro 1957 dan institusi kepolisian dalam menjalankan peran organisasi kemasyarakatan.
Menurutnya, sesuai arahan Ketua Umum Kosgoro 1957, Ir. Hj. Sari Yuliati, organisasi harus mampu menjadi mitra strategis seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan serta mendukung keberhasilan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu bentuk kontribusi nyata tersebut adalah ikut mengawal agar berbagai program subsidi pemerintah, khususnya di sektor migas, dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
Weno menilai, keterbatasan pasokan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan distribusi energi bersubsidi berjalan lancar hingga ke tangan masyarakat.
“Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik Kosgoro 1957, pihak kepolisian, Pertamina, maupun rekan-rekan pengusaha dan retailer Pertamina. Tujuannya agar distribusi subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” ungkap Weno.
Ia menegaskan, persoalan subsidi migas tidak cukup hanya dilihat dari sisi ketersediaan pasokan, tetapi juga harus memperhatikan mekanisme distribusi dan pengawasan di lapangan. Dengan demikian, potensi penyimpangan dapat diminimalkan tanpa menimbulkan persoalan hukum bagi para pelaku usaha yang menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.
Kapolda Sumbar Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H., menyambut baik gagasan tersebut. Ia menyampaikan bahwa pengawalan subsidi merupakan tanggung jawab bersama agar bantuan dan fasilitas yang disediakan pemerintah benar-benar dinikmati masyarakat kecil.
Menurut Kapolda, seluruh pihak perlu mengambil peran dalam memastikan subsidi tepat sasaran sesuai arahan Presiden, sekaligus mencegah munculnya persoalan dalam proses penyalurannya.
Sementara itu, Benny Utama, anggota DPR RI Komisi III dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, menilai gagasan yang disampaikan Weno perlu ditindaklanjuti melalui forum diskusi yang lebih mendalam.
Ia mengusulkan agar forum tersebut melibatkan unsur kepolisian, akademisi, Pertamina, serta para pengusaha atau retailer Pertamina.
Melalui forum tersebut, diharapkan dapat dirumuskan langkah dan mekanisme distribusi subsidi yang lebih efektif, sehingga hak masyarakat tetap terlindungi dan para retailer Pertamina juga memperoleh kepastian dalam menjalankan aktivitas usahanya agar terhindar dari persoalan hukum.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara organisasi kemasyarakatan, kepolisian, pemerintah, dan pelaku usaha untuk mengawal distribusi subsidi sektor migas di Sumatera Barat agar lebih transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(Y.W)
