POLRES DHARMASRAYA | Respons cepat terhadap laporan masyarakat mengantarkan Satreskrim Polres Dharmasraya mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di sebuah rumah kontrakan, Jorong Balai Timur, Kenagarian Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang perempuan berinisial T yang diduga berperan sebagai mucikari.
Pengungkapan berlangsung pada Kamis, 19 November 2026, sekitar pukul 15.30 WIB. Berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan praktik perdagangan orang, petugas kemudian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi di lapangan untuk memastikan kebenaran laporan tersebut.
Setelah memperoleh informasi yang dinilai cukup, Tim Unit Reaksi Cepat (URC) bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Dharmasraya bergerak menuju lokasi. Operasi tersebut dipimpin Kasatreskrim Polres Dharmasraya, AKP Andri A., S.H., M.M., hingga akhirnya perempuan berinisial T berhasil diamankan di rumah kontrakan tersebut.
Usai pengamanan, perempuan yang bersangkutan beserta barang bukti terkait perkara dibawa ke Mapolres Dharmasraya untuk menjalani pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Polisi masih perlu mendalami dugaan peran yang bersangkutan, kronologi aktivitas di lokasi, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut.
Penanganan kasus ini menjadi perhatian serius karena tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang berkaitan dengan eksploitasi manusia dan pelanggaran terhadap hak serta martabat seseorang. Penyidik juga perlu memastikan apakah terdapat korban, bagaimana modus yang digunakan, serta apakah unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang terpenuhi berdasarkan alat bukti yang diperoleh.
Berdasarkan keterangan pengungkapan, terduga pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut telah disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak kategori VII. Penerapan pasal tetap harus dibuktikan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengungkapan ini sekaligus menegaskan pentingnya keberanian masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak kejahatan di lingkungan sekitar. Di sisi lain, perlindungan terhadap pihak yang berpotensi menjadi korban harus menjadi prioritas, termasuk menjaga kerahasiaan identitas, menghindari stigma, dan memastikan penanganan dilakukan secara manusiawi. Prinsip praduga tidak bersalah juga harus tetap dihormati terhadap setiap orang yang sedang menjalani proses hukum.
Kini, penyidikan Satreskrim Polres Dharmasraya menjadi tahapan penting untuk mengungkap secara utuh perkara tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan jaringan, modus operasional, serta pihak-pihak lain yang berkaitan. Masyarakat diharapkan terus berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian demi mencegah praktik perdagangan orang dan melindungi warga dari segala bentuk eksploitasi.
Katim RMO Group | Wyndoee













