SHOOTLINENEWS, AROSUKA – Bupati Solok Jon Firman Pandu (JFP) memperlihatkan ketegasan sekaligus gestur ketidakpuasan terhadap kinerja jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok. Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026, Senin (9/11/2026), Bupati menuntut seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja profesional, memiliki kejelasan tanggung jawab, dan tidak mengabaikan target pemerintahan.
Setelah memimpin apel gabungan ASN, JFP langsung melanjutkan agenda dengan memimpin rapat koordinasi bersama seluruh OPD. Rapat tersebut didampingi Sekretaris Daerah Rudy Repenaldi Rilis dan para asisten.
Dalam arahannya, JFP mengingatkan bahwa berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada akhirnya menjadi beban pertanggungjawaban kepala daerah di hadapan masyarakat.
“Yang diomelin masyarakat itu kami, JFP-Candra oleh masyarakat. Entah kenapa tidak semangat kerja, atau memang tidak profesional. Kalau tidak, masih banyak kok yang mau kerja, jadi sekarang kita berjelas-jelas dan bertegas-tegas. Bisa tidak profesional,” tegas JFP.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan kuat terhadap jajaran perangkat daerah. Bupati menghendaki setiap OPD memahami tugas pokok dan fungsinya, bekerja dengan keseriusan, serta menunjukkan hasil nyata melalui peningkatan pelayanan publik dan efektivitas pelaksanaan program.
Ketegasan itu juga tidak terlepas dari tanggung jawab JFP bersama Wakil Bupati H. Candra dalam memimpin pemerintahan daerah. Ketika program tidak berjalan optimal atau pelayanan publik tidak memenuhi harapan, pimpinan daerah menjadi pihak yang menerima kritik masyarakat.
Memasuki tahun kedua pemerintahan JFP-Candra, sejumlah catatan pengelolaan keuangan daerah turut menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan pembenahan.
Dalam pertanggungjawaban APBD 2025, realisasi pendapatan Kabupaten Solok tercatat sebesar 97,10 persen, sedangkan realisasi belanja mencapai 93,53 persen. SiLPA tahun anggaran tersebut tercatat sekitar Rp47,596 miliar.
Angka tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Meski SiLPA tidak otomatis menunjukkan kegagalan kinerja karena dapat dipengaruhi efisiensi dan faktor teknis lainnya, penyebab sisa anggaran tetap perlu ditelusuri agar tidak menghambat pencapaian program pembangunan.
Persoalan lain muncul dalam pembahasan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rapat gabungan Pansus I, II, dan III DPRD Kabupaten Solok pada 29 Oktober 2026 menyoroti potensi kebocoran pendapatan, pengawasan pajak dan retribusi, serta pemanfaatan aset daerah yang dinilai masih perlu dioptimalkan.
DPRD mendorong penguatan pendataan objek pajak, pemeriksaan langsung di lapangan, peningkatan pengawasan, dan digitalisasi sistem penerimaan daerah.
Sorotan tersebut menempatkan OPD teknis pada tuntutan untuk membuktikan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Optimalisasi PAD tidak cukup berhenti pada penetapan target, tetapi harus disertai kemampuan mengidentifikasi dan mengamankan seluruh potensi penerimaan sesuai ketentuan.
Dalam rapat koordinasi tersebut, sejumlah agenda strategis turut dibahas, mulai dari realisasi pendapatan daerah, evaluasi pelaksanaan profiling ASN, data Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang belum masuk dalam Rencana Induk (Rendup), hingga percepatan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan tersebut menunjukkan besarnya tanggung jawab lintas perangkat daerah, terutama dalam memastikan program pembangunan, pemulihan pascabencana, dan pelayanan publik berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
JFP menghendaki seluruh OPD memperkuat sinergi, mempercepat pelaksanaan program, serta memastikan setiap perencanaan dan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Solok.
Melalui akun Instagram pribadinya, Bupati juga menyampaikan harapan agar koordinasi dan evaluasi menjadi sarana memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan.
Kini, ketegasan Bupati tersebut menjadi tantangan bagi seluruh jajaran birokrasi. Evaluasi tidak cukup berhenti pada instruksi dan rapat koordinasi, tetapi harus diikuti pembenahan kinerja, peningkatan PAD, efektivitas belanja, serta kualitas pelayanan publik.
Bagi pemerintahan JFP-Candra, ukuran keberhasilan bukan sekadar terlaksananya program dan terserapnya anggaran, melainkan sejauh mana hasil kerja pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan berbagai catatan yang ada, tuntutan profesionalisme OPD menjadi pesan penting: tanggung jawab pemerintahan tidak boleh hanya dibebankan kepada pimpinan daerah, sementara perangkat yang menjalankan program tidak menunjukkan kinerja sesuai mandatnya. STK
