Masyarakat Kampung Kecamatan Bendahara Menyampaikan Aspirasi Ke Komisi I DPRK Aceh Tamiang

  • Bagikan

Aceh Tamiang, Shootlinenews.com – Syaiful Bahri, SH. MH, Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang dan Anggota Komisi I, Erawati IS, SH menerima kedatangan perwakilan masyarakat beberapa kampung pada Kecamatan Bendahara.

“Kedatangan para perwakilan masyarakat bertujuan untuk bersilaturahmi dan menyampaikan aspirasi terkait gejolak di tengah masyarakat terhadap tidak meratanya penerimaan bantuan logistik dan kecurangan data penerima bantuan kerusakan rumah serta kategori TMK tidak memberikan keadilan terhadap korban banjir”, kata Saiful Bahri. Rabu, (11/2/2026).

Kehadiran masyarakat yang diterima di Ruang Sidang Utama ini menyampaikan bahwa bantuan logistik yang diterima perangkat kampung tidak merata tersalurkan kepada masyarakat korban banjir, bahkan ada warga yang tidak terkena banjir mendapatkan bantuan dan namanya keluar dalam pendataan, sedangkan warga yang terkena banjir, tidak keluar dalam pendataan yang tertera di Kantor Datok setempat.

Masyarakat saling curiga dan saling menghujat. Mereka berharap segera diambil langkah penyelesaian, sehingga tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

Status TMK, meresahkan bagi mereka. Hasil verifikasi dan validasi sangat mengecewakan, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Verifikasi terhadap kerusakan rumah dilakukan setelah 2 bulan berlalu, sehingga saat petugas datang meminta bukti kerusakan, masyarakat tidak dapat menunjukkan karena material rumah dan perabotan yang hanyut, rusak dan patah telah diperbaiki. Perbaikan tersebut dengan maksud untuk segera menempati rumah kembali.

Muktaruddin, koordinator dari masyarakat menyampaikan bencana ini berdampak kepada semua hal dan menginginkan dihapusnya kategori TMK.

“Selama ini, semua terdampak. Rumah tidak hancur, perekonomian hancur. Kami menginginkan hapusnya TMK, masukkan semua korban. Kami sebenarnya tidak mau kemari. Ada perwakilan pemerintah di kampung, ada Datok, tapi belum memberikan penyelesaian permasalahan. Kita perlu bagaimana melontarkan argumen terserap dengan sejuk” katanya.

“Masyarakat sangat antusias luar biasa mau kemari. Bersilaturahmi menjumpai wakil-wakil kami. Kami menyadari karena keterbatasan tempat sehingga kami batasi yang hadir. Kami juga tahu kebijakan bukan Dewan yang putuskan. Kami percayakan dan sampaikan harapan kami kepada pengambil kebijakan agar jangan terjadi kesenjangan di antara masyarakat” tambahnya.

Mendengar harapan dari masyarakat tersebut, Syaiful Bahri menegaskan bahwa terkait pendistribusian bantuan logistik ke masyarakat, DPRK Aceh Tamiang secara kelembagaan tidak pernah ada memberikan bantuan dan tidak pernah dilibatkan.

“Secara pribadi, saya meminta maaf kalau bantuan tidak merata. Laporannya sudah masuk ke saya, bantuan hanya diterima keluarga-keluarga tertentu. Sekali dilakukan, itu khilaf oleh yang bersangkutan. Dalam budaya kita, maafkanlah. Kita berharap bantuan itu diterima merata” ucapnya tersenyum meredakan suasana.

“Secara kelembagaan, tidak ada kami memberikan bantuan. Kami tidak melibatkan diri menyerahkan urusan bantuan logistik. Kalaupun ada, itu secara pribadi”

Ia juga menyampaikan bahwa DPRK bertanggung jawab menjalankan kewajiban secara kelembagaan. DPRK telah mendesak kepada pihak terkait agar kategori TMK dihapus dan menyarankan diverifikasi ulang sesuai fakta dan 1 rumah didata 1 kepala keluarga.

“Kalau ada bertanya dengan Dewan di luar, bukan kami mengelak, tapi kami tak tahu menjawab. Tapi kami bertanggung jawab menjalankan kewajiban. DPRK sudah mendesak tidak ada status TMK. Tinggal klarifikasi ringan, sedang, berat sesuai kenyataan di lapangan. Kami meminta kepada pemerintah, yang kena banjir seluruhnya dapat. Pembagiannya tergantung sesuai kategori” harapnya.

“Alhamdulillah, Pak Ketua DPRK mengatakan hasil rapat di Kantor Bupati kemarin. Insya Allah akan dihapus TMK, akan didata ulang. Kategori tergantung survey besok.”

“Harapan saya apabila terjadi, tetap disampaikan kepada kepala desa. Nanti kalau ada kelanjutan rapat terkait permasalahan di Sekerak yang batal kemarin karena semua Dinas rapat dengan Bupati, saya menyuruh hadir perwakilan per kampung” tambahnya.

Penulis: Ryu R.FEditor: Redaksi
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *