Pemda Pasaman Barat Gelar FGD Menuju Kabupaten Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Tahun 2024

  • Bagikan

Pasbar, shootlinenews.com–

Pemerintah Daerah (Pemda) Pasaman Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai tindak lanjut dari dialog sebelumnya dalam rangka membangun komitmen bersama menuju Kabupaten Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) pada tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (4/9) di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat dan dihadiri oleh Wakil Bupati Risnawanto, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Barat, serta stakeholder terkait.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Risnawanto menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan target Kabupaten SBS pada tahun 2024. Salah satu prioritas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 adalah meningkatkan akses sanitasi layak dan aman. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memperkuat infrastruktur pelayanan dasar di bidang kesehatan.

“Kabupaten SBS akan tercapai ketika seluruh masyarakat di wilayah tersebut telah menggunakan jamban sehat dan tidak ada lagi perilaku buang air besar sembarangan di tempat terbuka. Desa ODF (Open Defecation Free) adalah desa yang 100 persen warganya telah memiliki akses ke sanitasi sehat,” ujar Risnawanto.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa target nasional dalam Renstra Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2024 adalah 90 persen desa di Indonesia harus mencapai status SBS. Hal ini juga menjadi salah satu langkah menuju tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) terkait akses sanitasi yang aman dan berkelanjutan.

Data terakhir menunjukkan bahwa Sumatra Barat telah mencapai 75 persen akses sanitasi, tetapi masih ada tujuh kabupaten/kota yang belum sepenuhnya menjadi wilayah SBS, termasuk Pasaman Barat. Di Pasaman Barat sendiri, 86 persen kepala keluarga telah menggunakan jamban sehat, dan 33,33 persen desa telah mencapai status SBS. Sebanyak 30 nagari telah mendeklarasikan status SBS pada Januari 2024, sementara 15 nagari lagi siap untuk diverifikasi dalam waktu dekat.

Namun, Wakil Bupati Risnawanto mengingatkan bahwa masih terdapat 45 nagari atau sekitar 14.000 kepala keluarga yang belum memiliki akses ke sanitasi yang layak. “Ini menjadi tugas kita bersama untuk menyelesaikan masalah ini, terutama dengan memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.”

Risnawanto juga menyoroti berbagai faktor yang menjadi tantangan dalam meningkatkan kepemilikan sarana sanitasi, termasuk keterbatasan ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi geografis. Ia menekankan pentingnya terus mendorong perubahan perilaku masyarakat agar tidak kembali ke kebiasaan lama. “Perubahan perilaku yang sudah ada perlu kita perkuat dengan dukungan pemerintah, terutama dalam pendanaan infrastruktur sanitasi, agar proses menuju Kabupaten SBS dapat terlaksana lebih cepat dan tepat sasaran.”

FGD ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam mewujudkan Pasaman Barat sebagai Kabupaten SBS pada tahun 2024, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses sanitasi yang lebih baik dan aman.(IT)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *