Pasbar, shootlinenews.com–
Pasaman Barat (Pasbar) terus menunjukkan komitmen kuat dalam mengatasi isu kemiskinan dan stunting. Upaya intervensi yang dilakukan memerlukan langkah tepat, cepat, serta pendekatan yang sistemik, terpadu, dan menyeluruh. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban masyarakat dan memenuhi hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, guna mewujudkan kehidupan yang bermartabat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappelitbangda Pasbar, Ikhwanri, menjelaskan bahwa pada tahun 2024, angka kemiskinan di Pasaman Barat tercatat sebesar 7,00%, setara dengan 34.600 jiwa (BPS 2024). Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem mencapai 0,71%, setara dengan 3.410 jiwa (Kepmenko PMK 2024). Selain itu, prevalensi stunting berhasil diturunkan dari 35,5% menjadi 29,7% berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia.
“Pemerintah Kabupaten sangat serius dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan stunting. Ini terbukti dengan diraihnya penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Manusia serta Kepala BKKBN sebagai kabupaten terbaik dalam pemanfaatan data hasil pendataan keluarga tahun 2024. Penghargaan ini diberikan karena Pasbar telah mengoptimalkan pemadanan data P3KE dengan data e-PPGBM,” ujar Ikhwanri.
Lebih lanjut, Pemkab melalui Bappelitbangda telah berhasil memadankan data e-PPGBM dari Dinas Kesehatan dengan data P3KE dari Kemenko PMK. Hasil pemadanan menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat:
- 31 balita tinggal di rumah yang tidak layak huni,
- 68 balita tidak memiliki akses terhadap jamban layak,
- 56 balita tidak memiliki sumber air minum layak,
- 2 balita tidak memiliki sumber penerangan listrik PLN,
- 31 balita tinggal bersama orang tua yang masih menggunakan kayu bakar untuk memasak.
“Dengan data yang sudah dipadankan ini, diharapkan intervensi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, karena data tersebut sudah dilengkapi dengan nama dan alamat yang jelas,” tambah Ikhwanri.
Ikhwanri juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
“Semua pihak harus terlibat secara terencana dan terpadu dalam menyusun serta melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kemiskinan dan stunting di Pasbar,” tutup Ikhwanri.(IT)
