Pasaman Barat, shootlinenews.com –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung percepatan penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sebagian besar wilayah Pasaman Barat. Melalui kehadiran Wakil Ketua DPRD Supriyono dalam rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta, DPRD memastikan bahwa suara dan kebutuhan masyarakat terdampak dapat tersampaikan secara langsung kepada pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Supriyono mendampingi Wakil Bupati M. Ihpan dan Sekretaris Daerah Doddy San Ismail dalam rapat koordinasi percepatan penanganan bencana yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, pada Kamis (27/11) di Gedung BNPB, Jakarta Timur. Pertemuan tingkat nasional ini membahas penanganan bencana di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, termasuk dampak besar yang dialami Kabupaten Pasaman Barat.
Dalam rapat tersebut, Menko PMK menegaskan bahwa penanganan bencana harus mengutamakan keselamatan masyarakat melalui percepatan evakuasi, pencarian dan pertolongan, layanan korban, serta pembukaan akses jalan yang terputus. DPRD Pasaman Barat melalui Wakil Ketua Supriyono memberikan perhatian khusus terhadap penyampaian kebutuhan logistik, pembukaan akses, dan dukungan operasional bagi petugas di lapangan.
Ketua DPRD Pasaman Barat Diswansyah menyampaikan bahwa keterlibatan unsur pimpinan DPRD dalam koordinasi nasional merupakan bentuk tanggung jawab lembaga legislatif dalam memastikan percepatan penanganan bencana berjalan efektif dan tepat sasaran.
“DPRD Pasaman Barat berkomitmen penuh mengawal setiap langkah penanganan bencana, baik melalui pengawasan langsung maupun koordinasi antarlembaga. Kehadiran Wakil Ketua DPRD dalam rakor tingkat menteri menjadi bagian dari upaya memastikan dukungan pusat dapat dioptimalkan untuk masyarakat Pasaman Barat,” ujar Ketua DPRD.
Sementara itu, Bupati Pasaman Barat Yulianto tetap berada di lapangan untuk memantau situasi masyarakat dan memastikan distribusi bantuan berlangsung cepat. Pemerintah Daerah bersama DPRD juga terus memaksimalkan masa tanggap darurat dengan memperkuat koordinasi dalam pendirian pos pengungsian, dapur umum, serta mobilisasi bantuan dari BUMN, BUMD, dan perusahaan.(IT)
