PADANG PARIAMAN | Bencana besar yang melanda Kabupaten Padang Pariaman bukan sekadar meruntuhkan bangunan dan infrastruktur. Lebih dari itu, ia mengguncang fondasi layanan kesehatan masyarakat, meninggalkan luka panjang yang hingga kini masih dirasakan warga. Di tengah situasi genting tersebut, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA) mengambil langkah tegas dengan “menggedor” perhatian pemerintah pusat melalui Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI, Kamis (29/1/2026).
Kunjungan Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial itu dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi IX drg. Putih Sari selaku Ketua Tim. Sejumlah anggota Komisi IX turut hadir, di antaranya Felly Estelita Runtuwene, Sukur H. Nababan, Vita Ervina, H. Tubagus Haerul Jaman, Ade Rezki Pratama, serta Dr. Hj. Netty Prasetiyani.
Tak hanya legislator, forum strategis ini juga dihadiri perwakilan Kementerian Kesehatan, Badan Gizi Nasional, BPJS Kesehatan, serta Kementerian Ketenagakerjaan, menandai kuatnya atensi lintas sektor terhadap kondisi Padang Pariaman pascabencana.
Dalam pemaparan yang lugas dan tanpa basa-basi, Bupati JKA menyampaikan realitas pahit yang dihadapi daerahnya. Ia menggambarkan bagaimana bencana telah memukul mundur capaian pembangunan kesehatan yang selama ini dibangun dengan susah payah.
“Pasca bencana, Padang Pariaman seolah mundur hampir 20 tahun. Infrastruktur kesehatan rusak, layanan terganggu, dan masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya. Karena itu kami sangat berharap dukungan nyata dari pemerintah pusat,” tegas JKA di hadapan Komisi IX.
Melalui Dinas Kesehatan dan koordinasi intensif dengan Kementerian Kesehatan, khususnya Ditjen P2, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengajukan usulan anggaran strategis sebesar Rp187.346.869.501. Anggaran ini berada di luar skema R3P, dengan fokus utama pada penguatan layanan kesehatan jangka panjang, bukan sekadar perbaikan sementara pascabencana.
Usulan tersebut diarahkan untuk membangun kembali fondasi layanan kesehatan yang modern dan berkelanjutan. Salah satu prioritas utama adalah penyediaan alat kesehatan RS Tipe D Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp65 miliar. Selain itu, Pemkab juga mengusulkan pembangunan Rumah Sakit Jiwa senilai Rp70 miliar, sebagai upaya memperkuat layanan kesehatan mental yang selama ini masih terbatas.
Tak kalah penting, relokasi dan pembangunan Puskesmas Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, diusulkan dengan anggaran Rp10,7 miliar, menyusul kondisi fasilitas lama yang dinilai tak lagi memadai pascabencana.
Di luar pembangunan fisik, Bupati JKA menaruh perhatian besar pada perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Pemkab Padang Pariaman mengusulkan Rp32,4 miliar untuk percepatan Universal Health Coverage (UHC), guna menjamin hak layanan kesehatan bagi 71.629 jiwa warga yang hingga kini belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“UHC adalah kunci. Kami tidak ingin satu pun warga Padang Pariaman tertinggal hanya karena persoalan administrasi atau keterbatasan ekonomi,” ujar JKA dengan nada tegas.
Untuk memastikan layanan kesehatan dasar benar-benar menyentuh masyarakat hingga ke nagari, Pemkab Padang Pariaman juga mengusulkan 12 unit kursi gigi untuk 12 puskesmas dengan anggaran Rp3 miliar, pengadaan 3 unit ambulans untuk Puskesmas Sikucur, Ampalu, dan Sintuk senilai Rp1,35 miliar, serta pengembangan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) sebesar Rp2,7 miliar. Dukungan operasional Dinas Kesehatan pun diusulkan sebesar Rp2 miliar.
Ketua Tim Kunspek Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari, menegaskan komitmen pihaknya untuk mengawal pemulihan layanan kesehatan Padang Pariaman agar benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil masyarakat.
“Kami ingin pemulihan layanan kesehatan ini terjamin dan sesuai kebutuhan riil masyarakat. Silakan diusulkan secara rinci. Kami berharap ada anggaran khusus dan tersendiri untuk pemulihan pascabencana,” tegasnya.
Ia menambahkan, kunjungan kerja ini merupakan arahan langsung pimpinan DPR RI agar Komisi IX aktif mendorong kementerian terkait, khususnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan, untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai.
Sementara itu, anggota Komisi IX Ade Rezki Pratama menegaskan pihaknya juga akan mendorong pengaktifan kembali skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) guna menutup kekurangan capaian UHC di Padang Pariaman.
“PBI akan kita coba usulkan kembali agar target UHC bisa benar-benar tercapai,” ujarnya.
Melalui kunjungan strategis ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap sinergi kuat antara pemerintah daerah, DPR RI, dan pemerintah pusat mampu mempercepat pemulihan pascabencana, sekaligus meletakkan fondasi layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Wyndoee
