SHOOTLINENEWS, SOLOK — Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong penguatan kelembagaan petani melalui Program The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND). Sebanyak 25 pengurus korporasi petani dari Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga dan Magelang mengikuti studi tiru dan pelatihan manajemen di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, 15–17 September 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Sovia Hotel dan Koperasi Produsen Solok Radjo (KPSU Solok Radjo) tersebut turut didampingi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Deslirizaldi, S.P., M.P.
Deslirizaldi mengatakan kegiatan tersebut penting untuk memperkuat kapasitas korporasi petani, sehingga kelembagaan tidak berhenti pada aspek produksi, tetapi berkembang menjadi kekuatan ekonomi petani.
“Kegiatan ini sangat penting karena korporasi petani tidak hanya berbicara tentang bagaimana meningkatkan produksi, tetapi juga bagaimana petani mampu mengelola kelembagaan dan usaha secara profesional. Kita ingin petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat, mampu mengelola produk dari hulu sampai hilir, serta mendapatkan nilai tambah dari komoditas yang mereka hasilkan,” kata Deslirizaldi.»
Menurutnya, Solok Radjo menjadi salah satu contoh yang dapat dipelajari karena telah mengembangkan kelembagaan petani sekaligus membangun aktivitas usaha berbasis komoditas kopi.
“Solok Radjo menjadi salah satu contoh yang bisa dipelajari, khususnya bagaimana kelembagaan petani dibangun, bagaimana anak muda terlibat dalam pengelolaan usaha, dan bagaimana komoditas kopi dikembangkan sampai pada tahap hilirisasi dan pemasaran,” ujarnya.»
Deslirizaldi berharap peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan selama studi tiru, tetapi mampu mengadaptasi praktik yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
“Kami berharap peserta UPLAND dari Banjarnegara, Purbalingga dan Magelang tidak hanya membawa pulang pengetahuan, tetapi juga membawa model yang bisa disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Karena tujuan akhirnya adalah bagaimana korporasi petani dapat tumbuh mandiri dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani,” katanya.»
Kegiatan tersebut dibuka Direktur Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) Kementan RI, Dr. Liferdi Lukman, S.P., M.Si. Ia menekankan korporasi dapat membantu petani menekan biaya operasional sekaligus memperkuat posisi tawar dalam pemasaran.
“Ketika petani berkorporasi, biaya operasional dapat berkurang dan ketika melakukan pemasaran memiliki bargaining position yang lebih baik,” kata Liferdi.
Ia juga menekankan pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Tantangan utama petani, menurutnya, adalah menjaga tiga aspek, yakni kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
“Dengan manajemen pengelolaan yang baik, strategi untuk menjaga tiga K tersebut dapat dilakukan,” ujarnya.
Ketua panitia sekaligus Tenaga Ahli Community Development UPLAND, Elzafina, mengatakan kegiatan memadukan pembelajaran di kelas dengan observasi langsung terhadap praktik bisnis yang telah berjalan.
Pada hari kedua, peserta mengunjungi sejumlah unit usaha Solok Radjo, antara lain pabrik pengolahan kopi, buyer station dan kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm).
KPSU Solok Radjo menjadi lokasi studi tiru karena memiliki pengalaman mengembangkan ekosistem bisnis kopi dari hulu hingga hilir. Peserta antara lain mempelajari pola pengelolaan HKm sekitar 3.200 hektare, diversifikasi usaha, serta sistem pencatatan dan pelaporan keuangan.
Ketua KPSU Solok Radjo, Joni, yang masih berusia 28 tahun, mengatakan penguatan kelembagaan diperlukan agar petani memiliki kekuatan dalam mengendalikan rantai usaha dan memperoleh nilai tambah.
“Ketika petani berhimpun, mereka akan mempunyai kekuatan untuk menjadi pengendali dan mendapatkan nilai pengendali. Karena mereka punya kebun sendiri dan juga mengelola sumber daya manusia,” ujar Joni.
Pengelolaan Solok Radjo yang melibatkan generasi muda menjadi salah satu sisi yang menarik perhatian peserta. Saat ini, koperasi tersebut telah mengembangkan tujuh gerai kopi.
Sebagai tindak lanjut, setiap peserta UPLAND diwajibkan menyusun Komitmen Adopsi sesuai karakteristik komoditas dan kondisi daerah masing-masing. Rencana tersebut menjadi exit strategy agar korporasi petani tetap berjalan secara mandiri dan berkelanjutan setelah pendampingan program berakhir.
Hingga kini, Program UPLAND telah memfasilitasi pembentukan 47 korporasi petani berbadan hukum di berbagai wilayah Indonesia. Sejumlah korporasi telah mengembangkan agregasi produk, hilirisasi, ekspansi usaha hingga pemasaran ekspor.
Program UPLAND merupakan pengembangan sistem pertanian terpadu di kawasan dataran tinggi yang didanai melalui Islamic Development Bank (IsDB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD), serta dilaksanakan di 14 kabupaten di Indonesia.
Bagi Kabupaten Solok, kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang pertukaran pengalaman mengenai bagaimana komoditas pertanian dataran tinggi tidak hanya diproduksi, tetapi juga dikelola melalui kelembagaan, hilirisasi dan jaringan pasar sehingga nilai ekonomi yang dihasilkan dapat kembali memperkuat posisi petani. STK
