SHOOTLINENEWS, JAKARTA — Penguatan integritas, keberpihakan kepada rakyat, dan inovasi kebijakan menjadi pesan penting dalam Bimbingan Teknis Nasional (BIMTEKNAS) PKS 2026 yang berlangsung pada 19–21 Oktober 2026. Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., yang juga menjabat Ketua DPC PKS Kabupaten Solok, hadir dalam agenda nasional bertema “Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif” tersebut.
Kegiatan ini menjadi momentum bagi kader dan pejabat publik PKS untuk memperkuat pemahaman mengenai tanggung jawab kepemimpinan sekaligus menyelaraskan perjuangan politik dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam pidato kebangsaannya, Presiden PKS mengangkat hadis Nabi Muhammad SAW, “Ad-dinu an-nashihah”, yang berarti agama adalah nasihat. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Tamim bin Aus Ad-Dari itu menegaskan pentingnya ketulusan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama, termasuk dalam hubungan antara pemimpin dan masyarakat.
Pesan tersebut menempatkan integritas sebagai fondasi kepemimpinan. Jabatan publik bukan semata-mata kewenangan, melainkan amanah yang menuntut pertanggungjawaban melalui keputusan, kebijakan, dan pelayanan yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Dalam arah politiknya, PKS menyatakan komitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menyukseskan visi-misi pemerintah. Dukungan itu juga disertai perhatian terhadap kualitas pelaksanaan program agar kebijakan nasional tidak berhenti pada target administratif, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, dipandang perlu terus diperbaiki kualitas pelaksanaannya. Sejumlah persoalan lain turut menjadi perhatian, antara lain kebakaran hutan, kelangkaan BBM, reformasi pasar modal, perlindungan layanan kesehatan, serta pemerataan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Presiden PKS juga menyoroti tantangan bonus demografi yang harus dijawab dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan generasi muda, dan pengembangan peluang kerja di dalam maupun luar negeri.
Di sektor ekonomi, penguatan ekonomi syariah, optimalisasi wakaf, serta pengembangan industri halal disebut sebagai peluang yang perlu dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, pemberantasan narkoba, penegakan hukum yang adil, dukungan terhadap perjuangan Palestina, dan perhatian terhadap ketahanan keluarga turut menjadi bagian dari pesan kebangsaan yang disampaikan.
Bagi H. Candra dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati Solok sekaligus Ketua DPC PKS Kabupaten Solok, substansi BIMTEKNAS tersebut memiliki relevansi dengan tanggung jawab pemerintahan dan perjuangan politik di tingkat daerah.
DPC PKS Kabupaten Solok diharapkan mampu menerjemahkan nilai-nilai yang disampaikan dalam forum nasional itu ke dalam kerja nyata, terutama melalui penguatan pelayanan publik, pengawalan program pembangunan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan warga.
Dukungan terhadap agenda pemerintah pusat juga perlu diwujudkan melalui koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Setiap program nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Solok harus dikawal agar sesuai regulasi, tepat sasaran, transparan, dan memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Dalam kerangka tersebut, peran pejabat publik tidak cukup hanya menyampaikan dukungan politik. Diperlukan pula kemampuan mengidentifikasi persoalan di lapangan, menyusun langkah penyelesaian, dan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan secara akuntabel.
Kabupaten Solok memiliki kebutuhan pembangunan yang harus dijawab melalui kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah. Karena itu, semangat kepemimpinan yang melayani perlu tercermin dalam kesediaan mendengar aspirasi masyarakat, memperbaiki kualitas pelayanan, dan memastikan program pembangunan menyentuh kebutuhan warga.
Integritas dan Keberpihakan kepada Rakyat
Dalam pidato kebangsaannya, Presiden PKS menegaskan tiga komitmen perjuangan pejabat publik partai, yakni menjaga integritas, berpihak kepada rakyat, serta menjadi pemimpin yang bersih, peduli, profesional, dan negarawan.
Integritas diwujudkan melalui kepatuhan terhadap nilai-nilai agama, Pancasila, konstitusi, dan AD/ART partai. Keberpihakan kepada rakyat menuntut hadirnya solusi melalui kepemimpinan yang melayani serta kebijakan publik yang inovatif.
Adapun profesionalisme menuntut pejabat publik bekerja berdasarkan tanggung jawab, kompetensi, dan kepentingan masyarakat, bukan semata-mata kepentingan politik.
Bagi DPC PKS Kabupaten Solok, ketiga komitmen tersebut dapat menjadi landasan dalam memperkuat peran politik yang konstruktif sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.
Kehadiran H. Candra dalam BIMTEKNAS PKS 2026 dengan demikian berkaitan dengan upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan dan menyelaraskan nilai perjuangan partai dengan tanggung jawab di daerah.
Ukuran keberhasilannya bukan hanya pada keikutsertaan dalam agenda nasional, melainkan pada konsistensi penerapan nilai integritas, kualitas pelayanan publik, dan efektivitas kebijakan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Solok.STK
