PASAMAN BARAT | SHOOTLINENEWS.COM — Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan sosialisasi Pengawasan Pemilu serentak 2020 kepada unsur pimpinan daerah (statkehorder) Pasaman Barat di Aula Hotel Ghuci Simpang Empat, Rabu ( 27/1)
Dihadiri Forpimda,Kadishub,Kesbangpol, cmCamat, Kapolsek,Danramil serta jajaran Muspika se Pasbar. Dalam penyampaian sosialisasi, ketua Bawaslu Pasbar menjelaskan bahwasanya partisipatif pengawasan oleh masyarakat Pasaman Barat pada Pilkada 2020 lebih meningkat dibandingkan dengan Pileg 2019.
“Pengawasan partisipatif diharapkan dapat menjadi fenomena di masyarakat sehingga proses pengawasan dalam Pemilu ke depannya lebih efektif dan dapat mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu di masa yang akan datang” jelas Emria Patria Ketua Bawaslu Pasaman Barat.
Dengan Meningkatnya pengawasan partisipatif ditunjukkan dari banyaknya informasi awal pelanggaran pada Pilkada 2020 yang dilaporkan masyarakat kepada Bawaslu.
“Dengan sosialisasi ini melalui pimpinan kecamatan (Muspika), Masyarakat dapat mengetahui hasil pengawasan dan pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan tahapan Pilkada 2020.
“Hasil Pilakda Pasaman Bisa diterima semua Pihak, dengan ditandai dengan tidak ada gugatan perselisihan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK)”.
Masyarakat komponen mengetahui hasil hasil pengawasan serta pelanggaran yang terjadi pada kegiatan pemilu.
Kemudian, kata Beldia, dari 13 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serentak, hanya Bawaslu Kabupaten Pasbar yang menindak pelanggaran hingga ke pengadilan.
“Ada beberapa kelemahan dari pengawasan kita. Dari segi regulasi, terjadinya kontradiksi antar peraturan sehingga sulit mengambil kebijakan, antara UU dengan PKPU banyak yang kontradiksi. Netralitas ASN masih belum memadai di Pasbar, ASN mau menggadaikan netralitasnya, kompetisi yang tidak fair, dan praktik politik uang masih ada,” katanya.
Ia menilai, netralitas ASN di Pasbar dalam beberapa Pemilu selalu menjadi sorotan. Padahal, Bawaslu sudah memberikan berbagai sosialisasi agar ASN selalu menjaga diri dan menahan diri agar tidak terjun ke dunia politik praktis walaupun memiliki hak suara. Setiap pelangggaran yang dilakukan oleh ASN bakal ditindak oleh Komisi ASN.
“Sosialisasi sudah kita berikan dalam proses tahapan Pilkada. Pemerintah melalui Sekda dan Bawaslu juga melakukan MoU. Sosialisasi kepada perangkat nagari di tingkat kecamatan juga kita lakukan. Jadi, sosialisasi yang diberikan oleh Bawaslu tidak kurang lagi. Pengawasan dari masyarakat juga selalu nampak.
Pada penutupan sosialisasi, Bawaslu Pasbar menyampaikan terimakasih atas partisipasi semua unsur dalam pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 sukses aman,dan damai.”Kedepannya, Bawaslu akan meluncurkan buku hasil pengawasan pemilihan kepala daerah kabupaten Pasaman Barat” akhir Emra
