SHOOTLINENEWS, SOLOK — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok merencanakan apel siaga pada 18 November 2026, dilanjutkan dengan gladi posko dan simulasi kebencanaan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor serta menguji kesiapan personel dalam menghadapi potensi bencana.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Solok, Khairul, S.Sos., dalam wawancara langsung di ruang kerjanya di kantor BPBD, Koto Baru 27/10
Selain agenda kesiapsiagaan operasional, wawancara tersebut membahas penguatan kajian teknis dokumen Pengurangan Risiko Bencana (PRB), pelibatan pakar dan perguruan tinggi dalam kajian akademik, serta uji publik untuk memperkuat perencanaan mitigasi.
“Pengurangan risiko bencana merupakan bagian penting dari upaya kita meningkatkan kesiapsiagaan daerah. Dokumen tersebut perlu menjadi dasar dalam menentukan langkah mitigasi, dengan mempertimbangkan potensi ancaman, kondisi wilayah, serta kerentanan masyarakat,” ujar Khairul.
Apel Siaga dan Gladi Posko Uji Kesiapan Lintas Sektor
Rencana apel siaga pada 18 November 2026 menjadi salah satu agenda untuk memperkuat kemampuan respons terhadap keadaan darurat.
Kegiatan tersebut direncanakan melibatkan berbagai unsur penanggulangan bencana dan relawan. Setelah apel siaga, rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan gladi posko dan simulasi kebencanaan.
Menurut Khairul, kesiapsiagaan membutuhkan koordinasi yang baik di antara seluruh unsur yang terlibat.
“Apel siaga direncanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Kegiatan ini perlu melibatkan berbagai unsur yang memiliki peran dalam penanggulangan bencana,” katanya.
Gladi posko dan simulasi diperlukan untuk menguji mekanisme komunikasi, pembagian tugas, koordinasi antarlembaga, serta kesiapan personel dan sarana pendukung.
Unsur yang dapat dilibatkan meliputi BPBD, TNI, Polri, tenaga kesehatan, unsur pencarian dan pertolongan, perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan dan nagari, organisasi kemanusiaan, serta relawan kebencanaan.
Skenario latihan perlu disesuaikan dengan karakteristik ancaman di Kabupaten Solok, termasuk potensi banjir, tanah longsor, dan galodo.
Evaluasi setelah kegiatan diperlukan untuk mengidentifikasi kendala dalam komunikasi, mobilisasi personel, prosedur evakuasi, serta distribusi bantuan.
Kajian Akademik Perkuat Dokumen Pengurangan Risiko Bencana
Selain kesiapan personel, penguatan dokumen PRB menjadi bagian penting dalam perencanaan mitigasi bencana di Kabupaten Solok.
Daerah ini memiliki karakteristik geografis yang beragam, termasuk kawasan perbukitan dan daerah aliran sungai. Kondisi tersebut membutuhkan analisis risiko yang mempertimbangkan ancaman, kerentanan masyarakat, serta kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Khairul mengatakan kajian teknis perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan data kebencanaan dan kondisi lapangan.
“Kajian teknis perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan data dan kondisi lapangan. Pelibatan akademisi dan pakar dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas kajian,” ujarnya.
Pelibatan pakar kebencanaan dan perguruan tinggi melalui kajian akademik diharapkan dapat memperkuat dasar ilmiah dalam penyusunan rekomendasi mitigasi.
Proses penyempurnaan dokumen juga perlu dilengkapi uji publik yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah terkait, pemerintah nagari, masyarakat, organisasi kemanusiaan, dan relawan.
Masukan dari berbagai pihak diperlukan agar perencanaan pengurangan risiko sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.
“Masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah nagari, juga penting agar perencanaan pengurangan risiko bencana sesuai dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan,” kata Khairul.
Hasil kajian diharapkan dapat digunakan untuk menentukan prioritas mitigasi, memperkuat sistem peringatan dini, mempersiapkan jalur evakuasi, serta merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana kebencanaan.
Pascagalodo, Evaluasi Menjadi Dasar Perbaikan
Pengalaman bencana galodo yang melanda Kabupaten Solok pada September 2026 menjadi pengingat pentingnya memperkuat kesiapsiagaan secara berkelanjutan.
Kerusakan infrastruktur dan terganggunya pelayanan publik akibat bencana menunjukkan bahwa penanganan darurat perlu didukung perencanaan mitigasi yang memadai.
Karena itu, pengurangan risiko bencana perlu diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan, penataan kawasan, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kapasitas masyarakat sesuai karakteristik risiko setiap wilayah.
Khairul menekankan pentingnya menjadikan evaluasi sebagai bagian dari peningkatan kesiapsiagaan.
“Keberhasilan perlu dilihat dari kesiapan setiap unsur menjalankan tugasnya, kelancaran koordinasi, serta kemampuan mengidentifikasi kekurangan yang harus diperbaiki,” tuturnya.
Hasil evaluasi apel siaga, gladi posko, dan simulasi diharapkan menjadi dasar perbaikan prosedur serta penguatan koordinasi antarinstansi. Setiap temuan perlu ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangan masing-masing pihak.
Dengan menghubungkan kajian risiko, latihan operasional, dan evaluasi, BPBD bersama pemangku kepentingan diharapkan dapat membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terkoordinasi.
Rencana apel siaga pada 18 November 2026 menjadi bagian dari upaya tersebut. Penguatan kesiapsiagaan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan daerah dalam mengantisipasi ancaman, mempercepat respons ketika keadaan darurat terjadi, serta melindungi keselamatan masyarakat Kabupaten Solok. STK
