Menko PMK Desak Pemkab Pasbar Segera Penyusunan R3T JITUPASNA

  • Bagikan

Jakarta, Shootlinenews.com

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy meminta Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman mempercepat penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan juga penyusunan kajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA).

Muhadjir Effendy juga meminta agar semua data mengikuti standar Rumah Tahan Gempa (RTG) meliputi semua skema yang ada, baik reimburse, swadaya ataupun menggunakan aplikator, untuk selajutnya ditindak lanjuti oleh BNPB ke Kemenkeu. Karena hal ini masih dalam tahap transisi darurat dari tanggap darurat menuju pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hal itu disampaikan Menko PMK, Muhadjir Effendy kepada Pemprov Sumbar dalam rapat Percepatan Penanganan Bencana Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat, yang dihadiri oleh Sekda Provinsi Sumbar Hansastri, Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto dan Bupati Pasaman Benny Utama, Jum’at (23/9) di Kantor Kemenko PMK RI.

Selain itu, rapat juga dihadiri oleh Kepala BNPB beserta jajaran, Kemendikbud, Kemenkeu, KemenPU, Bappenas, dan BPKP. Turut mendampingi Wabup Pasbar, Sekretaris Bappeda Pasbar Ikhwanri dan Sekretaris BPBD Gustrizal.

Menyikapi arahan Menko PMK tersebut, Wabup Pasbar Risnawanto menjelaskan beberapa hal yang akan ditindaklanjuti oleh Pemkab Pasbar dalam percepatan pembangunan rumah masyarakat yang terdampak bencana gempa. Ia mengatakan, Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah sepakat untuk menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) sebagai sumber pendanaan pembangunan hunian melalui skema dana stimulan berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No. 4/2020.

“DSP ini wajib memenuhi peraturan dan perundangan-undang yang ada dan harus sesuai dengan pembebanan ke pemerintah pusat untuk kategori rusak berat. Sementara untuk rusak sedang atau ringan, akan dibebankan kepada Pemprov dan Pemkab,” jelas Risnawanto.

Ia mengatakan, pada prinsipnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah sepakat untuk menggunakan Dana Siap Pakai. Untuk penggunaan DSP tersebut perlu dirancang petunjuk teknisnya. Dibuatkan petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat dan dibuat juknis oleh pemerintah daerah. Sehingga pengalokasian dana dapat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Wabup Risnawanto menambahkan, pemerintah daerah akan segera mengalokasikan anggaran rumah rusak ringan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Pasaman Barat. Dan akan merealisasikan bantuan untuk rumah rusak berat dari pemerintah pusat dan bantuan rumah rusak sedang dari pemerintah provinsi, sehingga rumah masyarakat korban gempa dapat dibangun tahun ini.

Dikatakan, bahwa Pemerintah Daerah Pasaman Barat akan segera menyiapkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) untuk perencanaan pembangunan sarana dan prasarana yang rusak.

“Kita akan menyiapkan R3P diseluruh OPD, karna R3P ini sangat penting, artinya ada pembagian pembahasan kepada kementerian yang terkait. Sebab banyak sarana dan prasarana lainnya yang harus kita selesaikan pembangunannya, seperti sarana dan prasarana pendidikan, sarana prasarana kesehatan, infrastruktur jalan dan sarana irigasi di bidang pertanian. Dan dokumen R3P ini akan segera kita selesaikan,” ungkap Wabup Risnawanto.

Setelah dokumen R3P selesai lanjutnya, Pemerintah Daerah Pasaman Barat akan kembali membahasnya bersama kementerian terkait untuk menindaklanjuti dan merealisasikan semua sarana dan prasarana serta infrastruktur yang rusak akibat bencana gempa bumi yang terjadi pada 25 Februari lalu.

(Ari)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *