Pasbar, shootlinenews.com–
Dalam upaya menanggulangi kemiskinan, mempercepat penurunan stunting, dan menghapus kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggelar Rapat Advokasi Kebijakan Program Corporate Social Responsibility (CSR) bersama perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Rapat berlangsung pada Selasa (10/9) di Aula Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat dan dipimpin langsung oleh Bupati Hamsuardi, didampingi oleh Wakil Bupati Risnawanto, Asisten II Endang Rirpinta, Kepala Bappelitbangda Ikhwanri, serta stakeholder terkait.
Rapat ini dihadiri oleh beberapa perusahaan di Pasbar, termasuk PT Perkebunan Nusantara IV (PKS), PT Agrowiratama, PT Bakrie Pasaman Plantation, dan berbagai perusahaan perkebunan serta perbankan seperti Bank Nagari dan Bank Mandiri. Juga turut hadir BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi dan Cabang Pasaman Barat.
Dalam arahannya, Bupati Hamsuardi menyampaikan bahwa Pemda telah melaksanakan berbagai kegiatan bersama perusahaan untuk menjalin kerja sama dalam mengatasi masalah kemiskinan dan stunting. Ia menekankan pentingnya kolaborasi untuk menanggulangi permasalahan tersebut.
“Berdasarkan data P3KE, angka kemiskinan ekstrem di Pasbar masih cukup tinggi. Mari kita saling memberikan saran dan pendapat agar permasalahan ini dapat diatasi. Tahun lalu, kami berhasil mengurangi kemiskinan ekstrem sebanyak 0,7 persen. Beberapa perusahaan, seperti Wilmar Group, telah berkontribusi melalui program CSR mereka di empat sasaran penerima manfaat,” jelasnya.
Wakil Bupati Risnawanto menambahkan bahwa keterbatasan anggaran keuangan daerah tidak memungkinkan penyelesaian semua masalah tanpa dukungan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di Pasbar. Ia berharap dukungan dari sektor swasta, terutama perusahaan pengolahan kelapa sawit dan perbankan, dalam menyalurkan CSR untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan stunting.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Pasbar, Ikhwanri, memaparkan capaian indikator penanggulangan kemiskinan dan stunting. Menurutnya, pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Pasbar tercatat sebesar 6,92% (33.520 jiwa), dengan target 6,58%. Prevalensi stunting berada pada angka 29,7% atau setara dengan 5.098 balita, dengan target penurunan sebesar 14%. Sementara itu, kemiskinan ekstrem di Pasbar pada tahun yang sama berada pada angka 0,70% (3.410 jiwa).
Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda, Astra, menegaskan bahwa tujuan advokasi kebijakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan perusahaan adalah untuk menyamakan persepsi terkait isu lintas sektor dan mempercepat penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, serta penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan perusahaan, diharapkan program-program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.(IT)
