Pasbar, shootlinenews.com–
Menjelang akhir tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pemkab Pasbar) kembali mencatatkan prestasi gemilang. Pemkab Pasbar menerima penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN) dalam kategori kabupaten/kota dengan pemanfaatan data hasil pendataan keluarga terbaik tahun 2024. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Bappelitbangda Pasbar, Ikhwanri, di Auditorium Kantor BKKBN, Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Jumat (29/11).
Piagam penghargaan diserahkan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, dalam acara Forum Data Keluarga Nasional yang juga diisi dengan diseminasi dan rilis hasil pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2024. Lima kabupaten/kota yang menerima penghargaan ini antara lain Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Lembata. Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, yang bertindak sebagai pembicara utama.
Ikhwanri mengungkapkan bahwa penghargaan ini diraih berkat terobosan Pemkab Pasbar melalui Bappelitbangda dalam menyandingkan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dengan data E-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Data P3KE berasal dari pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN.
“Terima kasih kepada Ibu Fatmawati, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, beserta seluruh jajaran yang telah mengapresiasi dan mengusulkan Pemkab Pasbar untuk menerima penghargaan ini,” ujar Ikhwanri.
Ia menjelaskan bahwa dari 8.595 balita yang terdata dalam P3KE dan 5.098 balita dalam E-PPGBM, ditemukan 453 balita yang beririsan.
“Artinya, ada 8,9% atau 453 balita yang masuk kategori miskin sekaligus stunting. Data ini sudah tersusun secara by name by address, sehingga lebih mudah dipetakan untuk pelaksanaan intervensi dan memastikan sasaran lebih tepat,” jelasnya.
Ikhwanri juga menambahkan bahwa hasil sanding data ini menunjukkan bahwa tidak semua balita stunting berada dalam kategori miskin. Oleh karena itu, intervensi terhadap perubahan perilaku perlu menjadi perhatian.
“Selama ini, Pemkab Pasbar telah melakukan intervensi melalui Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (SKPP) dan melatih tokoh kunci dengan menggandeng Tanoto Foundation serta Yayasan Cipta,” pungkas Ikhwanri.(IT)
