Madina, Shootlinenews – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sepakat memperkuat kolaborasi pembangunan daerah dalam pertemuan silaturahmi yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Mandailing Natal, Kamis (23/4/2026) malam.
Kesepakatan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, dan Bupati Tanah Datar, Eka Putra, sebagai komitmen bersama untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berpihak kepada masyarakat.
Bupati Saipullah Nasution menyebut pertemuan ini sebagai momentum penting untuk mempererat hubungan sekaligus bertukar pengalaman antar daerah. Ia menegaskan komitmennya membuka ruang kolaborasi, termasuk rencana mengirim perangkat daerah ke Tanah Datar untuk mempelajari program unggulan.
Menurut Saipullah, Mandailing Natal memiliki potensi besar yang terus dikembangkan, di antaranya sektor pertanian dengan surplus produksi sekitar 34 ribu ton per tahun, perkebunan sawit seluas 166 ribu hektare, serta potensi tambang emas dan energi panas bumi. Saat ini, pertumbuhan ekonomi daerah tercatat 4,3 persen dengan target meningkat hingga 8 persen di akhir masa jabatan.
Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menekankan pentingnya fokus pada masa depan dan kerja sama antar daerah. Ia memaparkan sejumlah program unggulan, seperti bajak sawah gratis, asuransi pertanian, serta bantuan biaya tanam yang didukung teknologi berbasis aplikasi dan satelit.
Di sektor ekonomi, program “Satu Nagari, Satu Event” dinilai berhasil menggerakkan ekonomi lokal, sedangkan program keagamaan “Satu Rumah, Satu Hafidz/Hafidzah” telah melahirkan puluhan ribu penghafal Al-Qur’an.
Selain itu, Tanah Datar juga memperkuat mitigasi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana dan pembangunan infrastruktur pendukung. Dalam tata kelola pemerintahan, berbagai inovasi dilakukan, termasuk efisiensi anggaran dan peningkatan pelayanan publik.
Pertemuan ditutup dengan komitmen kedua kepala daerah untuk terus menjalin kerja sama dan saling mendukung demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing wilayah.
(**)
