Meulaboh, Shootlinenews.com — Sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Teuku Umar (UTU) periode 2020–2021, Syafyuzal Helmi telah menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa tidak hanya berhenti pada retorika, tetapi mampu menjelma menjadi aksi nyata yang berorientasi pada kepentingan rakyat kecil. Di tengah dinamika politik nasional pasca-pelantikan Presiden Prabowo Subianto, Syafyuzal dengan tegas mengajak seluruh elemen mahasiswa Aceh untuk bersikap konstruktif, mengawal kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, sekaligus menjaga stabilitas keamanan dari potensi gangguan yang merusak harmoni sosial, seperti paham separatisme dan provokasi kepentingan sempit.
Yang patut diapresiasi adalah bagaimana Syafyuzal membaca peta masalah lokal secara cermat. Polemik seputar Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang sempat memicu demonstrasi mahasiswa tidak disikapi dengan aksi anarkis, melainkan dengan langkah strategis: mengimbau dan menginisiasi pendirian posko pengaduan masyarakat Aceh yang mengalami hambatan layanan kesehatan. Posko ini menjadi saluran aspirasi yang berbasis data, mendokumentasi setiap keluhan warga, sekaligus menjadi bukti bahwa mahasiswa bisa menjadi jembatan antara negara dan warga yang terpinggirkan.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Syafyuzal dalam menolak keras segala bentuk separatism karena bagi gerakan mahasiswa yang sehat, perjuangan adalah untuk memperbaiki negeri, bukan memecah belah. Ia juga mendorong mahasiswa untuk ikut mengawasi pembangunan Aceh secara partisipatif, memastikan anggaran dan kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, bukan hanya kepentingan elite.
Gerakan mahasiswa seperti yang digagas Syafyuzal Helmi adalah model konkret aktivisme yang berpihak: tidak sekadar turun ke jalan, tetapi turun mendirikan posko pengaduan, mengumpulkan data, dan menyuarakan solusi. Inilah wajah mahasiswa Aceh yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Kami berharap para pemimpin mahasiswa lainnya di Aceh dapat meneladani pendekatan ini menjadi pengawal kebijakan, bukan perusak; menjadi pembela rakyat kecil, bukan alat kepentingan destruktif.
