Jakarta, Shootlinenews– Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian 2026 yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (20/4/2026). Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah diminta segera mempercepat penyerapan anggaran guna mengantisipasi dampak kemarau ekstrem.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa langkah cepat dan terukur diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Fokus utama meliputi penguatan sistem irigasi, pompanisasi, serta manajemen sumber daya air. Selain itu, daerah juga diminta menyiapkan data usulan kegiatan yang terverifikasi untuk disinkronkan dengan program pemerintah pusat.
Wabup Ahmad Fadly menyampaikan bahwa arahan pemerintah pusat sangat jelas, yakni memastikan anggaran yang telah dialokasikan segera dimanfaatkan secara optimal. Ia juga menambahkan bahwa daerah dengan penyerapan anggaran yang baik berpeluang mendapatkan tambahan dukungan dana.
“Percepatan serapan anggaran menjadi kunci dalam menghadapi potensi kemarau panjang. Ini penting agar ketahanan pangan tetap terjaga dan risiko gagal panen dapat diminimalkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu langkah strategis yang didorong adalah penggunaan sistem pompanisasi untuk mengalirkan air dari sungai atau sumber lainnya ke lahan pertanian yang terdampak kekeringan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar, Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti arahan Kementerian dengan mengajukan berbagai program tambahan, termasuk pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan DAM Parit, serta irigasi perpompaan dan perpipaan.
Untuk tahun 2026, alokasi anggaran dari APBN untuk pemulihan bencana 2025 mencapai Rp9 miliar, yang mencakup tiga kegiatan utama, yakni operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier sebanyak 20 unit, rehabilitasi lahan sawah terdampak seluas 60 hektare, serta optimalisasi lahan seluas 180 hektare.
Di luar program pemulihan bencana, terdapat tujuh kegiatan sektor pertanian lainnya dengan total anggaran Rp27 miliar. Program tersebut meliputi pembangunan konservasi air, irigasi, optimalisasi lahan, serta bantuan benih padi dan jagung.
Secara keseluruhan, total anggaran APBN sektor pertanian untuk Tanah Datar pada 2026 mencapai Rp36 miliar. Dana tersebut disalurkan langsung ke rekening kelompok tani dan dilaksanakan secara swakelola.
Sri Mulyani menegaskan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah serta kerja sama seluruh pihak dalam memperkuat sektor pertanian menghadapi tantangan perubahan iklim.
(**)
