Batusangkar, Shootlinenews — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperkuat kapasitas aparatur dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang digelar di Aula Kantor Bupati Tanah Datar, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan tersebut diikuti para Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Pemkab Tanah Datar dan dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Tanah Datar, Ten Fery.
Dalam sambutannya, Ten Fery menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Menurutnya, pelaksanaan program pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa proses pengadaan yang tepat, transparan, dan sesuai regulasi.
“Salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan adalah proses pengadaan barang jasa ini. Kalau tidak diproses pengadaan barang jasanya, tentu pelaksanaan pembangunan itu tidak akan berjalan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi perhatian dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Beberapa persoalan yang masih ditemukan antara lain kesalahan penyusunan kontrak, perhitungan denda keterlambatan, hingga lemahnya pengendalian pelaksanaan kontrak.
Karena itu, melalui bimtek tersebut, peserta diharapkan mampu meningkatkan pemahaman teknis sekaligus profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
“Dengan adanya bimbingan teknis ini, kami berharap seluruh peserta dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekaligus memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Cerry, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mempercepat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang profesional dan akuntabel.
Menurutnya, keseriusan pemerintah daerah terlihat dari pelaksanaan bimtek dan pendampingan bagi pejabat pengadaan mulai dari PA, KPA hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), guna meningkatkan pemahaman terhadap regulasi pengadaan yang terus berkembang, termasuk pemanfaatan sistem digital dan e-katalog.
“Kami melihat Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sangat concern terhadap percepatan pengadaan barang dan jasa. Ini patut diapresiasi karena daerah bergerak cepat menyiapkan SDM yang memahami proses PBJ dengan baik,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Cerry juga menyoroti pentingnya adaptasi teknologi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dapat membantu aparatur dalam memahami regulasi serta mempercepat penyusunan dokumen pengadaan dan rancangan kontrak.
“AI dapat dimanfaatkan untuk mempermudah proses kerja, terutama dalam penyusunan dokumen pengadaan serta perancangan kontrak. Dengan dukungan teknologi tersebut, aparatur diharapkan dapat bekerja lebih cepat, efisien, dan tetap sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berharap tata kelola pengadaan barang dan jasa semakin efektif, transparan, dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
(**)
