SHOOTLINENEWS | PADANG
Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, angkat bicara mengenai keluhan sebagian pelanggan terkait tingkat kekeruhan air. Ia mengungkapkan, tingginya kekeruhan air baku terjadi ketika sejumlah infrastruktur utama perusahaan masih menjalani pemulihan pascabencana.
Penjelasan tersebut disampaikan Hendra setelah Garda Muda Merah Putih (GMMP) Sumatera Barat menggelar unjuk rasa di Kantor Perumda Air Minum Kota Padang, Jalan H. Agus Salim Nomor 10, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Senin (24/8/2026).
Dalam orasinya, massa menyoroti kualitas air yang diterima pelanggan. Mereka juga mempertanyakan pengelolaan dan pengendalian sampah serta posisi Perumda Air Minum dalam pemungutan iurannya.
Massa ditemui Sekretaris Perusahaan Perumda Air Minum Kota Padang, Richi Gautama. Aspirasi pengunjuk rasa diterima untuk diteruskan kepada jajaran direksi dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan perusahaan.
Hendra mengakui pelayanan dan kualitas produk Perumda masih menghadapi sejumlah kendala. Namun, ia menegaskan kondisi tersebut bukan faktor yang disengaja.
“Memang ada beberapa kendala dalam pelayanan dan kualitas produk. Namun, kondisi itu bukan sesuatu yang disengaja. Ada faktor alam dan kegiatan eksternal yang ikut berdampak terhadap infrastruktur serta pelayanan Perumda Air Minum Kota Padang,” kata Hendra.
Dia menjelaskan, banjir dan longsor sejak akhir 2025 menyebabkan sejumlah intake tertimbun sedimen, pipa transmisi hanyut, pompa terendam, serta kerusakan pada jembatan pipa Gunung Nago yang menjadi salah satu jalur utama pasokan air.
Sejumlah komponen accelerator di Instalasi Pengolahan Air Gunung Pangilun juga mengalami kerusakan. Accelerator memiliki fungsi penting dalam proses koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi untuk memisahkan lumpur serta material lainnya dari air baku.
Kondisi tersebut membuat pemulihan tidak hanya berfokus pada jaringan distribusi, tetapi juga menyentuh fasilitas produksi dan pengolahan air.
Perumda Air Minum Kota Padang turut memasang pipa transmisi jalur kedua dari Intake Palukahan untuk memperkuat pelayanan di wilayah utara. Optimalisasi juga dilakukan terhadap Intake Kampung Koto dan Intake Lubuk Peraku.
“Intake dan beberapa infrastruktur lain yang terdampak masih dalam proses pemulihan dan optimalisasi. Termasuk Intake Lubuk Peraku, yang saat ini juga sedang kita optimalkan agar dapat menunjang peningkatan pelayanan,” ujar Hendra.
Di tengah proses pemulihan tersebut, curah hujan yang meningkat dan kondisi cuaca tidak menentu membawa lumpur, pasir, serta material lain dari daerah tangkapan air ke sungai yang menjadi sumber produksi.
“Ketika curah hujan tinggi, tingkat kekeruhan air baku meningkat secara signifikan. Pada sebagian lokasi, air bercampur lumpur. Bahkan, dalam kondisi tertentu, material lumpurnya lebih dominan dibandingkan air. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap proses pengolahan dan kualitas air,” katanya.
Menurut Hendra, kombinasi tingginya kekeruhan air baku dan infrastruktur yang belum sepenuhnya pulih membuat beban instalasi pengolahan meningkat. Perusahaan harus menyesuaikan kapasitas produksi dan melakukan pengolahan secara lebih hati-hati untuk menjaga kualitas air yang didistribusikan.
“Petugas kami tetap bekerja maksimal. Dalam kondisi seperti ini, perhatian utama kami adalah bagaimana kualitas produk tetap terjaga dan pelayanan kepada pelanggan terus berjalan,” tegasnya.
Pemulihan infrastruktur pascabencana mendapat dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan nilai sekitar Rp82 miliar. Dalam pelaksanaannya, Perumda Air Minum Kota Padang berperan sebagai pendamping pemetaan kebutuhan, sedangkan pekerjaan dilakukan melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V.
“Perumda hanya bertindak sebagai pendamping dalam pemetaan kegiatan. Pekerjaan dilaksanakan Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V. Dukungan ini diarahkan untuk pemulihan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan dan produk pascabencana,” kata Hendra.
Mengenai pengelolaan sampah, Hendra menjelaskan bahwa Perumda Air Minum hanya membantu pemungutan iuran berdasarkan penugasan Pemerintah Kota Padang. Perusahaan tidak menjadi operator teknis pengangkutan maupun pengelolaan sampah.
“Operator teknis pengangkutan, pengelolaan, dan pengendalian sampah berada di Dinas Lingkungan Hidup. Hasil pungutan langsung disetorkan ke rekening DLH Kota Padang,” jelasnya.
Hendra berharap masyarakat dapat bersabar selama proses pemulihan berlangsung. Ia memastikan seluruh tim teknis masih bekerja untuk mengoptimalkan infrastruktur dan meningkatkan mutu pelayanan.
“Kami memahami keluhan masyarakat. Seluruh tim masih bekerja maksimal agar infrastruktur pascabencana kembali berfungsi optimal, kualitas air semakin baik, dan pelayanan kepada pelanggan terus meningkat,” tutup Hendra. STK
