SHOOTLINENEWS.COM, SOLOK — Jejak kerja Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I. sepanjang Juli hingga Agustus 2026 memperlihatkan pola pembagian peran dalam kepemimpinan bersama Bupati Jon Firman Pandu. Kolaborasi keduanya bergerak dari penguatan pemerintahan hingga pengawalan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam pembagian peran tersebut, bupati menjalankan fungsi pengambilan kebijakan dan koordinasi strategis, sementara wakil bupati memperkuat pelaksanaan program, menjembatani kebutuhan masyarakat dengan perangkat daerah, serta membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah pusat, dan DPR RI.
Pada 1 Juli, Candra menghadiri pembekalan motivasi dan kewirausahaan bagi calon penerima bantuan usaha pemulihan ekonomi terdampak bencana. Agenda itu membawa pesan bahwa pemulihan pascabencana tidak cukup dengan memperbaiki bangunan dan fasilitas umum, tetapi juga harus menghidupkan kembali sumber pendapatan masyarakat.
Empat hari kemudian, Candra memimpin kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Solok ke Pekanbaru untuk mempelajari sistem pelayanan kegawatdaruratan terpadu TRC 112. Sistem tersebut dapat menjadi rujukan bagi Kabupaten Solok dalam mempercepat respons terhadap kebakaran, kecelakaan, bencana, dan keadaan darurat lainnya.
Perannya dalam koordinasi internal pemerintahan terlihat pada pertengahan Juli. Selain mengikuti agenda bersama DPRD dan apel gabungan ASN, Candra mendampingi bupati dalam rapat koordinasi bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah.
Dalam forum itu, Candra menekankan pentingnya laporan berkala mengenai realisasi Transfer ke Daerah serta perkembangan pelaksanaan program. Pelaporan diperlukan agar kendala anggaran, administrasi, dan koordinasi dapat diketahui lebih awal dan tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Sektor ketahanan pangan turut menjadi perhatian. Pada 25 Juli, Candra mendampingi Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy dalam kegiatan pertanian modern di Nagari Selayo. Modernisasi pertanian diharapkan meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha tani, dan kesejahteraan petani.
Sebagai daerah penghasil padi dan hortikultura, Kabupaten Solok memerlukan dukungan yang tidak hanya berbentuk alat dan mesin pertanian. Ketersediaan benih, pendampingan, infrastruktur irigasi, pembiayaan, dan kepastian pasar harus disiapkan sebagai satu kesatuan.
Memasuki Agustus, Candra mewakili Bupati Solok dalam audiensi dan forum diskusi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama delegasi Republik Korea di Padang. Pertemuan itu membuka penjajakan investasi hijau dan transfer teknologi dalam pengelolaan lingkungan.
Peluang kerja sama tersebut menjadi penting di tengah meningkatnya kebutuhan pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan. Namun, penjajakan investasi tetap memerlukan kajian kelayakan, kejelasan skema, perlindungan kepentingan daerah, dan target manfaat yang terukur.
Pada 17 Agustus, Candra memimpin upacara penurunan Bendera Merah Putih dalam peringatan HUT ke-81 RI di Stadion Tuanku Tabiang, GOR Batu Batupang. Momentum itu digunakannya untuk menekankan disiplin, nasionalisme, gotong royong, dan kontribusi generasi muda dalam pembangunan.
Dua hari berikutnya, Candra mengikuti penanaman bawang putih serentak nasional di Jorong Aia Tawa Utara, Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat produksi hortikultura dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.
Keberlanjutan program tersebut membutuhkan kepastian benih, sarana produksi, pendampingan budidaya, pengendalian mutu, serta jaminan penyerapan hasil panen agar petani tidak menanggung risiko pasar seorang diri.
Candra juga mengikuti pembahasan persiapan Porprov XVI Sumatera Barat. Kabupaten Solok menyatakan kesiapan berpartisipasi sekaligus menjadi tuan rumah sejumlah cabang olahraga. Kesiapan itu perlu didukung koordinasi pemerintah daerah, KONI, pengurus cabang olahraga, atlet, dan pengelolaan anggaran yang transparan.
Pada 29 Agustus, Candra menyambut kunjungan Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda di Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang. Pertemuan tersebut membahas perbaikan jalan, Pamsimas, irigasi, dan penanganan sungai terdampak bencana.
Dukungan pusat dibutuhkan karena kemampuan fiskal daerah belum sebanding dengan luasnya kebutuhan pembangunan. Dari sekitar 1.115 kilometer jalan kabupaten, sekitar 41 persen dilaporkan berada dalam kondisi rusak berat. Kebutuhan penanganan jalan rusak berat dan ringan diperkirakan mencapai Rp1,8 triliun.
Rangkaian agenda itu memperlihatkan bahwa kolaborasi JFP–Candra berlangsung melalui jalur yang saling melengkapi. Bupati berperan dalam penetapan arah kebijakan, sedangkan wakil bupati memperkuat koordinasi pelaksanaan, penyerapan aspirasi, dan komunikasi lintas pemerintahan.
Namun, banyaknya kegiatan yang dihadiri bukan ukuran tunggal keberhasilan. Efektivitas pembagian peran tersebut harus dinilai dari tindak lanjut, realisasi anggaran, kualitas pekerjaan, keterbukaan pelaksanaan, serta manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
Tantangan pemerintahan JFP–Candra selanjutnya adalah memastikan setiap kunjungan dan komitmen lintas lembaga bermuara pada program yang terukur, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Solok. (STK)
