SHOOTLINENEWS.COM, SOLOK — Jejak kerja Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, S.H. sepanjang Juli hingga Agustus 2026 memperlihatkan konsentrasi pada penguatan birokrasi, penataan fiskal, pemulihan pascabencana, pendidikan, pertanian, dan perluasan hubungan pemerintah daerah dengan pusat.
Rangkaian itu antara lain terlihat pada 13 Juli ketika Jon menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok yang menyetujui perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Perubahan regulasi tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Materinya mencakup penyesuaian objek pajak, tarif retribusi, pemanfaatan aset daerah, Persetujuan Bangunan Gedung, serta penguatan administrasi pemungutan berbasis digital.
Pada 16 Juli, Jon membuka Rapat Koordinasi dan Musyawarah Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Solok. Forum itu kemudian memilihnya secara aklamasi sebagai Ketua DMI Kabupaten Solok periode 2026–2031.
Posisi tersebut membawa tanggung jawab agar masjid tidak hanya ditempatkan sebagai sarana ibadah, tetapi juga dikembangkan sebagai pusat pendidikan, pembinaan umat, kegiatan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
Sehari berikutnya, Jon memimpin apel gabungan ASN dan menyerahkan surat keputusan kepada aparatur yang memasuki masa purnatugas. Ia menekankan disiplin, koordinasi, tanggung jawab, serta kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari ukuran kinerja aparatur.
Konsolidasi internal dilanjutkan melalui rapat koordinasi pimpinan bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah pada 20 Juli. Pertemuan diarahkan untuk mengevaluasi pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta hambatan administratif yang berpotensi memperlambat pembangunan.
Pada 21 Juli, Jon mengikuti asistensi dan monitoring penyesuaian APBD terkait pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah 2026 di Padang. Pada hari yang sama, ia menghadiri peringatan Hari Anak Nasional di GOR Batu Batupang dan mengajak pemerintah, guru, orang tua, serta masyarakat memperkuat perlindungan dan pendidikan anak.
Hubungan pusat–daerah menguat ketika Jon mengikuti audiensi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dengan pimpinan DPR RI di Jakarta pada 24 Juli. Forum itu menjadi jalur penyampaian persoalan fiskal, regulasi, dan kebutuhan pembangunan kabupaten kepada parlemen.
Pada 25 Juli, Jon menghadiri Balerong Silek Tuo di Nagari Selayo. Kehadirannya menempatkan pelestarian silek sebagai bagian dari pembangunan kebudayaan, pembentukan karakter generasi muda, dan penguatan identitas Minangkabau.
Sementara di sektor pendidikan, Jon meninjau revitalisasi SMPN 1 Kubung pada 29 Juli. Progres pekerjaan saat itu dilaporkan mencapai sekitar 67 persen. Peninjauan dibutuhkan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai spesifikasi, mutu, dan waktu pelaksanaan.
Memasuki Agustus, Pemkab Solok membuka seleksi calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah serta seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah. Proses tersebut menjadi bagian dari penataan kelembagaan dan harus dilaksanakan dengan mengedepankan kompetensi, integritas, rekam jejak, dan keterbukaan.
Pada 7 Agustus, Jon menerima kunjungan Direktur Irigasi Kementerian Pertanian Liferdi Lukman di Nagari Selayo. Pertemuan itu membawa tambahan dukungan 74 titik irigasi bagi Kabupaten Solok untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian terdampak bencana.
Dukungan tersebut penting karena pemulihan pertanian tidak cukup hanya melalui bantuan benih dan alat mesin. Perbaikan irigasi, akses produksi, pendampingan petani, serta kepastian pasar harus berjalan beriringan agar lahan kembali produktif dan pendapatan petani pulih.
Pada 10 Agustus, Jon melepas 38 anggota kontingen Pramuka Kabupaten Solok menuju Jambore Nasional XII di Cibubur. Ia meminta peserta menjaga disiplin, kekompakan, karakter, serta nama baik Kabupaten Solok.
Dua hari kemudian, Pemkab Solok membangun kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dan PLN. Kerja sama diarahkan pada perlindungan kekayaan intelektual produk UMKM serta optimalisasi penerimaan daerah melalui pemanfaatan data kelistrikan.
Pada 13 Agustus, Jon menerima Kaposko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Irjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono. Pertemuan membahas pemulihan permukiman, infrastruktur, perekonomian, dan pelayanan masyarakat terdampak bencana.
Rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia diisi dengan pengukuhan Paskibraka pada 16 Agustus dan upacara pengibaran Bendera Merah Putih pada 17 Agustus di Stadion Tuanku Tabiang, GOR Batu Batupang.
Usai upacara, Pemkab Solok menerima dividen serta bantuan tanggung jawab sosial Bank Nagari untuk pendidikan. Jon juga menyerahkan remisi umum kepada 52 warga binaan Lapas Kelas III Alahan Panjang.
Penguatan birokrasi kembali menjadi perhatian ketika Jon memimpin ekspose kesiapan penerapan Manajemen Talenta ASN Kabupaten Solok di BKN RI, Jakarta, pada 19 Agustus. Sistem itu diarahkan agar pengembangan karier dan pengisian jabatan ASN berbasis kompetensi, kinerja, potensi, serta rekam jejak yang terukur.
Pada 23 Agustus, Jon menghadiri pawai peringatan HUT RI di Nagari Talang. Sehari setelahnya, ia melantik Masheri Yanda Boy sebagai Penjabat Sekretaris Daerah untuk menjaga kesinambungan koordinasi birokrasi selama proses seleksi sekda definitif berlangsung.
Kemudian pada 27 Agustus, Jon menghadiri pembukaan APKASI Otonomi Expo 2026 di ICE BSD, Tangerang. Kabupaten Solok memanfaatkan forum tersebut untuk mempromosikan produk UMKM, pertanian, pariwisata, dan peluang investasi kepada pasar nasional.
Rangkaian agenda itu memperlihatkan bahwa peran Jon lebih banyak berada pada jalur penetapan kebijakan, konsolidasi birokrasi, hubungan antarlembaga, dan penggalangan dukungan pusat. Pelaksanaan serta pengawalan program lapangan dibagi bersama Wakil Bupati H. Candra dan perangkat daerah.
Namun, banyaknya agenda bukan ukuran tunggal keberhasilan. Efektivitas kepemimpinan harus dinilai dari realisasi 74 titik irigasi, mutu revitalisasi sekolah, percepatan pemulihan pascabencana, transparansi seleksi pejabat, peningkatan pendapatan daerah, dan manfaat ekonomi dari promosi produk unggulan.
Setiap pertemuan, keputusan, serta komitmen lintas lembaga pada akhirnya harus diterjemahkan menjadi program yang terukur, terbuka, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Solok. (STK)
