BERITA  

Tindak Lanjuti Arahan Wamen PU, Wabup Solok Siapkan Konsolidasi Lintas Dinas Percepat Pemulihan Pascabencana

KABUPATEN SOLOK – SHOOTLINENEWS – Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., menegaskan pentingnya tindak lanjut cepat terhadap sejumlah arahan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, Ir. Diana Kusumastuti, M.T., terkait percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana di Kabupaten Solok.

Arahan tersebut disampaikan dalam rangkaian kunjungan kerja Wamen PU ke Kabupaten Solok, Rabu (18/11/2026), yang mencakup peninjauan sejumlah lokasi terdampak bencana, termasuk kawasan Arosuka dan Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak.

Bagi Pemerintah Kabupaten Solok, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat sekaligus memastikan berbagai persoalan teknis di lapangan segera mendapatkan penanganan.

Sejumlah hal menjadi perhatian Wamen PU, di antaranya percepatan pekerjaan infrastruktur, penambahan alat berat, kepastian perizinan material Galian C, pengamanan kawasan sempadan sungai, serta penyediaan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakil Bupati Solok perlu mengonsolidasikan organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dinas teknis yang memiliki keterkaitan langsung dengan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Konsolidasi lintas dinas menjadi penting agar setiap arahan dapat diterjemahkan ke dalam pembagian tugas, kesiapan teknis, kebutuhan anggaran, serta langkah operasional yang terukur.

Penanganan Saniangbaka Menjadi Perhatian Mendesak

Dalam peninjauan di Nagari Saniangbaka, Wamen PU melihat langsung kerusakan akibat banjir, termasuk kondisi kawasan sekitar Jembatan Saniangbaka dan rumah penduduk yang terbawa arus.

Wamen PU mengingatkan bahwa periode November hingga Januari berpotensi diwarnai peningkatan curah hujan. Karena itu, pekerjaan penanganan infrastruktur di kawasan rawan bencana diminta segera dipercepat.

Bahkan, Diana Kusumastuti menginstruksikan agar kebutuhan alat berat di lokasi penanganan segera ditambah dan diupayakan dapat didatangkan dalam pekan ini.

Arahan tersebut membutuhkan koordinasi teknis yang cepat, terutama menyangkut kebutuhan peralatan, kesiapan lokasi, mobilisasi sumber daya, serta penentuan prioritas pekerjaan.

Wakil Bupati Solok, H. Candra, dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa penanganan di kawasan terdampak tidak hanya menghadapi persoalan teknis, tetapi juga membutuhkan pendekatan sosial karena berkaitan dengan status dan kepemilikan tanah masyarakat adat.

Pemerintah daerah, katanya, telah mulai menjalin komunikasi dengan Niniak Mamak dan para Datuk untuk membangun kesepahaman mengenai langkah penanganan.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan para tokoh masyarakat. Mengingat persoalan tanah ini berhubungan dengan Niniak Mamak dan Datuk-Datuk, tentunya diperlukan komunikasi dan pendekatan terlebih dahulu. Kami berharap semua tahapan dapat terlaksana dengan baik tanpa menimbulkan persoalan di tengah masyarakat,” jelas Candra.

Konsolidasi OPD Dibutuhkan untuk Menjawab Arahan Kementerian PU

Selain penanganan fisik di Saniangbaka, sejumlah arahan Wamen PU membutuhkan keterlibatan lintas perangkat daerah.

Persoalan perizinan Galian C, misalnya, memerlukan koordinasi pemerintah daerah dengan instansi yang menangani urusan perizinan dan sumber daya terkait. Kepastian legalitas sumber material menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran pekerjaan konstruksi.

Demikian pula dengan penataan sempadan sungai. Wamen PU mengingatkan agar kawasan tersebut tidak menjadi objek penguasaan maupun penerbitan sertifikat yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan menghambat penataan sungai.

Arahan lainnya menyangkut penyediaan hunian tetap. Pemkab Solok sebelumnya telah mengajukan usulan huntap dan menyiapkan alternatif lokasi sekitar lima kilometer dari kawasan terdampak.

Langkah tersebut membutuhkan sinkronisasi antara aspek teknis pembangunan, kepastian lahan, kesiapan administrasi, serta komunikasi dengan masyarakat calon penerima manfaat.

Karena itu, konsolidasi dengan dinas teknis terkait menjadi tahapan penting agar seluruh kebutuhan tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri.

SPAM dan Pelayanan Dasar Tidak Boleh Terabaikan

Dalam agenda terakhir, Wamen PU bersama Wakil Bupati Solok juga meninjau lokasi penanganan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pascabencana di Nagari Saniangbaka.

Pemulihan fasilitas air bersih menjadi bagian penting dari rehabilitasi karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Pemerintah daerah perlu memastikan perkembangan pekerjaan, kondisi jaringan, serta kebutuhan teknis di lapangan terkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, kunjungan Wamen PU memberikan sejumlah catatan penting bagi Pemkab Solok. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap arahan kementerian ditindaklanjuti melalui koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan pekerjaan yang jelas.

Dengan konsolidasi lintas OPD dan komunikasi berkelanjutan bersama pemerintah pusat, percepatan pemulihan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga membangun kawasan yang lebih aman dan memiliki ketahanan lebih baik terhadap ancaman bencana berikutnya. STK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *