Penyampaian Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Frakasi-fraksi terkait Nota Pengantar Bupati Solok tentang Ranperda pertangungjawaban APBD Kab. Solok thn Anggaran 2020, selasa / 15-06-2021 bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Kab Solok.
Rapat dipimpin Oleh Wakil Ketua Ivoni Munir, Dihadiri Bupati Solok Epyardi Asda, Anggota DPRD Kab. Solok, Plt Sekda Edisar, Forkopimda, Sekwan Muliadi Marcos, Dan SKPD Pemkab Solok.
Penyampaian Jawaban Pemerintah Disampaikan Oleh Bupati Solok Epyardi Asda, Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah, dengan menerapkan strategi proaktif yang beriontasi pada peningkatan pelayanan.
Kebijakan pendapatan terus disesuaikan dengan perkembangan berbagai indikator perekonomian dan asumsi-asumsi yang mempengaruhinya. Dan berusaha mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi PAD. PAD yang belum terealisasi 100%, tidak lepas dari akibat terjadinya pandemi Covid-19.
Pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi, sehingga mengakibatkan rendahnya realisasi pajak dan retribusi yang diterima daerah. sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat,dan menjadi penyebab angka kemiskinan.
realisasi belanja dan transfer daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan efisiensi anggaran sebesar 5,82%, tanpa mengabaikan pencapaian fisik kegiatan.
Dari rincian belanja tersebut, ada belanja daerah yang pembiayaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan.
Khusus untuk DAK Fisik Penugasan irigasi, Pemerintah Daerah berhasil merealisasikan keseluruhan paket pekerjaan tersebut, artinya secara fisik pekerjaan terlaksana 100%. Secara keuangan, sesuai dengan nilai kontrak yang diinput ke sistem aplikasi kementerian keuangan, Pemda dapat melakukan penghematan sebesar 29,55%.
Sekaitan dengan utang daerah, terdapat 4 (empat) paket pekerjaan yang waktu pelaksanaannya diperpanjang melewati Tahun 2019, sehingga pembayaran fisik yang melewati Tahun Anggaran, harus dimulai pada Tahun berikutnya.
Utang daerah inipun sudah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020, namun sisa pembayaran ke empat paket tersebut belum dapat direalisasikan, karena adanya instruksi pemerintah pusat untuk melakukan rofocusing anggaran dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. Pembayaran sisa paket pekerjaan ini sudah masuk dalam APBD Tahun 2021.
Terkait penarikan barang milik daerah berupa ambulans yang tersebar di beberapa nagari sebanyak 9 unit, bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan dan meningkatkan nilai manfaat terhadap keberadaan ambulans tersebut.
Dengan meletakkan ambulans di Kantor Camat, hal ini dapat memperluas jangkauan masyarakat yang dapat mempergunakannya.
Untuk kedepannya, direncanakan seluruh kecamatan masing-masing memiliki 1 (unit) ambulans untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Khusus untuk keberadaan ambulans di Nagari Gantung Ciri, merupakan ambulans peruntukan Kecamatan Kubung.
Untuk percepatan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama Nagari Gantung Ciri dan Koto Hilalang yang jauh dari pusat kesehatan dan sekarang dipinjamkan oleh masyarakat Gantung Ciri.
Sekaitan dengan Penarikan kendaraan dinas yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, adalah untuk menginventarisasi kembali keberadaan dan mengecek kondisi real barang milik daerah. Kegiatan ini untuk perbaikan data aset dan sebagai pembuktian terhadap keberadaan aset serta mengetahui kondisi aset apakah baik dan layak pakai atau rusak. sepanjang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan mendukung operasional SKPD, maka kendaraan dinas ini dapat dimanfaatkan kembali.
Terkait aset Yayasan STAI Solok Nan indah merupakan yayasan pendidikan komersial, sehingga tidak dapat memanfaatkan aset Pemerintah Daerah secara pinjam pakai, namun yayasan tersebut masih dapat memanfaatkannya melalui mekanisme sewa barang daerah.
