Pasaman Barat, Shootlinenews.com
Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan korban gempa Kajai Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mendatangi kantor bupati setempat mempertanyakan bantuan korban gempa yang belum mereka terima, Senin (4/9).
“Hari ini kami mendatangi kantor bupati ingin menanyakan kenapa hal korban gempa belum juga diterima,” kata salah seorang korban gempa Mas Hendy di Simpang Empat.
Ia menilai, Pemkab Pasaman Barat sangat lamban dalam menangani permasalahan bantuan gempa.
“Hak warga korban gempa hingga saat ini belum disalurkan sudah lebih dari satu tahun gempa yang terjadi 25 Februari 2022,” katanya.
Menurutnya ada sekitar 300 warga korban gempa tahun 2022 di Pasaman Barat yang belum menerima bantuan
“Bupati harus segera merekomendasikan dana pusat Rp50 juta per orang bagi rumah rusak berat agar segera dicairkan,” tegasnya.
Salain itu, bagi rumah rusak berat, sedang dan ringan yang sudah di data ulang segera dibuatkan surat keputusannya.
Jika tuntutan mereka belum dikabulkan maka mereka akan tetap bertahan di kantor bupati.
“Kami sudah mempersiapkan bekal selama aksi berlangsung satu bulan ini sampai 30 September 2023,” ujarnya.
Mereka mendatangi kantor bupati mempertanyakan terkait bantuan korban gempa karena dari janji Pemkab Pasaman Barat dari hasil pertemuan terakhir akan diselesaikan pada 1 Agustus 2023. Namun, kenyataannya hingga saat ini belum selesai.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Pasaman Barat Defi Irawan saat menyambut warga korban gempa mengatakan tim teknis dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sata ini sedang melakukan pendataan korban gempa di Kecamatan Talamau.
“Seluruh tim verifikasi sedang di lapangan saat ini. Mudah-mudahan segera selesai,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan jika masyarakat ingin bertemu dan berdiskusi dengan bupati maka ditunggu pada Rabu (6/9) sore.
“Mari berdiskusi nanti bagaimana solusinya agar persoalan ini dapat cepat selesai,” ujarnya.
Pantauan di lapangan, terlihat di dominasi oleh kaum ibu dan juga kaum bapak dan anak-anak.
Hingga Senin pukul 17:30 WIB, Pendemo berpindah tempat untuk menginap di salah satu ruko di jalan 32 berjarak sekitar 200 meter dari kantor bupati.
“Kami akan menginap disini dan akan melanjutkan aksi demo di kantor bupati ada sampai jawaban pasti dari Bupati pencairan bantuan korban gempa,” ungkap Mashendi.
Aksi itu dikawal oleh pihak kepolisian, TNI dan satuan polisi pamong praja dan berjalan dengan aman dan tertib.
Ketidakhadiran Bupati Pasaman Barat menemui pendemo pada aksi damai ini, dikarenakan keberadaan Bupati Hamsuadi sedang memenuhi undangan dari Auditor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang.
” Banar, Beliau sedang diklarifikasi oleh tim Auditor Kejati terkait kerugian negara perkara lelang Kebun Sawit Tanah Kas Desa,” Kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumbat Farouk Fahrozi saat dihubungi via telepon. Senin sore.
Ia menegaskan, Bupati bukan diperiksa sebagai saksi oleh penyidik, tetapi di klarifikasi oleh tim auditor Kejati Sumbar.
(DOLOP)
