Pasbar, shootlinenews.com–
BKKBN Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggandeng Pemerintah Pasaman Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) melakukan Penguatan Koordinasi Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan Dalam Upaya Penurunan Angka Stunting. Kegiatan itu bersinergi dengan para Bidan, Kader PKK dan Kader PB yang disebut Tim Pendamping Keluarga (TPK), yang diselenggarakan di Aula Kantor DPPKBP3A Pasbar, Kamis (25/1).
Ketua Tim Kerja KBKR Perwakilan BKKBN Provinsi Sumbar, Yesi Kartalina mengatakan bahwa berdasarkan visi BKKBN, untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas harus dimulai sejak periode 1000 hari pertama kehidupan bagi anak. Ia menjelaskan pendampingan pada ibu hamil dan ibu pasca bersalin merupakan salah satu upaya dalam mendukung program 1000 hari pertama kehidupan dimulai sejak awal konsepsi sampai dengan anak usia 2 tahun.
“Pentingnya ibu didampingi pada saat hamil dan setelah melahirkan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang mungkin terjadi karena masalah kesehatan yang dijumpai pada saat kehamilan identifikasi awal pada saat pendampingan akan sangat bermakna dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak. Ini merupakan periode yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan situasi kekurangan gizi kronis yang akan berpotensi melahirkan generasi anak yang stunting. Untuk itu, keluarga merupakan salah satu proses intervensi dalam bentuk pendampingan petugas BKKBN yang bersinergi dengan Bidan, Kader PKK, Kader PB yang disebut tim TPK. Diharapkan dengan adanya pendampingan keluarga ini upaya melakukan percepatan penurunan stunting dapat terlaksana dengan baik,” harapnya.
Ia juga menjelaskan prevalensi stunting di Sumatera Barat mengalami peningkatan menjadi 25,2%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka nasional yaitu 21,6% untuk Kabupaten Pasaman Barat sendiri juga mengalami kenaikan dari angka 24% menjadi 35,5% dari tahun sebelumnya.
“Dalam menekan prevalensi stunting di Sumbar, BKKBN tidak dapat bekerja sendiri, kami sangat membutuhkan kerjasama banyak pihak dan komitmen bersama dalam menguatkan koordinasi stakeholder, mitra terkait bersama menekan prevalensi stunting,” ajaknya.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Pasbar Ny. Titi Hamsuardi menjelaskan stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan bayi berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang kesehatan.
“Sebagai tim pendamping keluarga yang terdiri dari Bidan, Kader PKK, Kader KB dengan tugas melaksanakan pendampingan kepada sasaran prioritas pendampingan keluarga yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans/ pengamatan berkelanjutan untuk mendeteksi dini faktor risiko stunting. Hal ini harus benar-benar serius dilaksanakan disamping adanya bantuan dari stakeholder terkait lainnya,” ucap Ny. Titi Hamsuardi.
Kadis PPKBP3A Pasbar Anna Rahmadia juga menyatakan dalam hal kebijakan percepatan penurunan angka stunting sifatnya bersama-sama dan upaya terus akan dilaksanakan dengan berbagai inovasi dengan mempengaruhi percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Pasaman Barat.
“Para tim pendamping keluarga yang hadir hari ini merupakan ujung tombak pelaksanaan dari percepatan penurunan angka stunting berdasarkan kegiatan atau program yang dibuat Pemda kepada masyarakat karena stakeholder ini yang akan berhubungan langsung dengan masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan implementasi kebijakan Pemda Pasbar dalam penurunan angka stunting dengan adanya pemanfaatan UHC, peran aktif TPPS kecamatan dan nagari dalam pemecahan masalah audit kasus keluarga beresiko stunting, peran aktif TPK dalam pemdampingan ibu hamil dan ibu pasca salin beresiko stunting maksimalkan untuk pendampingan agar hasil yang diperoleh lebih baik dari sebelumnya.
Ia juga mengungkapkan Kabupaten Pasbar memiliki 250 tim pendamping keluarga yang berada di 11 kecamatan di Pasbar yang akan membantu pemerintah dalam mendampingi masyarakat terutama ibu hamil dan ibu pasca persalinan terhindar dari resiko stunting.
“Kami berharap untuk para pendamping ini-benar benar mendampingi masyarakat beresiko stunting ini dengan baik, dengan adanya kegiatan dan keaktifan para pendamping di lapangan maka penurunan angka stunting di Pasbar lebih baik,” ucapnya. (IT)
