PADANG PARIAMAN | Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mulai memperketat pembenahan administrasi kependudukan dengan membangun sistem pelaporan kelahiran yang terintegrasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Langkah ini menjadi perhatian serius Bupati John Kenedy Azis setelah melihat jumlah penduduk yang tercatat sejak 2021 cenderung tidak banyak mengalami perubahan. Padahal, setiap hari peristiwa kelahiran terus berlangsung dan harus tercatat secara akurat. Persoalannya bukan sekadar memperbarui angka statistik, melainkan memastikan setiap warga mendapatkan hak administrasi kependudukan sejak dilahirkan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Penguatan Pelaporan Kelahiran di Hall Inspektorat, Kamis (29/10/2026). John Kenedy Azis menekankan bahwa data kependudukan merupakan fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Mulai dari perencanaan infrastruktur jalan, kebutuhan ruang kelas dan tenaga pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga penyusunan kebijakan dan pengalokasian anggaran sangat bergantung pada ketepatan data penduduk. Jika data dasarnya tidak akurat, kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Bupati secara khusus meminta seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari rumah sakit, puskesmas, klinik, rumah bersalin hingga praktik bidan, memperkuat koordinasi dengan Disdukcapil. Setiap kelahiran harus dilaporkan secara rutin dan tepat waktu agar tidak ada lagi peristiwa kelahiran yang terlambat masuk dalam pencatatan administrasi negara. Ia juga mengajak masyarakat yang bekerja dan menetap di Padang Pariaman memastikan dokumen kependudukannya sesuai domisili sebenarnya dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pembaruan data harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pekerjaan satu instansi.
Kepala Disdukcapil Padang Pariaman, Khairul Nizam, menjelaskan bahwa penguatan sistem tersebut melibatkan perwakilan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk BPJS, rumah sakit, klinik, dan rumah bersalin. Para peserta akan berperan sebagai administrator yang membantu memperbarui serta melaporkan data kelahiran secara rutin setiap hari. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah berharap setiap bayi yang lahir dapat segera masuk dalam sistem pencatatan sehingga proses pengurusan dokumen kependudukan menjadi lebih mudah, cepat, dan tertib. Inilah langkah penting untuk memutus persoalan keterlambatan pelaporan yang selama ini dapat menghambat kelengkapan administrasi anak.
Namun, keberhasilan sistem terintegrasi tidak cukup diukur dari penandatanganan komitmen bersama. Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh fasilitas kesehatan benar-benar menjalankan pelaporan harian, memiliki petugas administrator yang aktif, serta menerapkan prosedur pengiriman dan verifikasi data yang jelas. Perlindungan data pribadi penduduk juga harus menjadi perhatian sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pengawasan, evaluasi, dan penyelesaian kendala teknis harus berjalan agar sistem tersebut tidak berhenti sebagai kesepakatan administratif, tetapi benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat.
John Kenedy Azis berharap kolaborasi Disdukcapil dan fasilitas kesehatan mampu mewujudkan data kependudukan Padang Pariaman yang semakin akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, seorang anak yang baru lahir bukan sekadar tambahan angka dalam statistik pemerintah, melainkan warga negara yang memiliki hak atas identitas dan pelayanan publik. Dari pencatatan kelahiran yang tertib, pemerintah dapat menyusun pembangunan lebih tepat sasaran, memperjuangkan kebutuhan anggaran berdasarkan kondisi riil, serta memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dari pelayanan negara. Inilah fondasi pembangunan yang dimulai sejak hari pertama kehidupan seorang warga.
Wyndoee
