SHOOTLINENEWS, SOLOK — Bupati Solok Jon Firman Pandu (JFP) menempatkan pemulihan sektor pertanian dan penguatan sistem kesiapsiagaan bencana sebagai prioritas selama perpanjangan masa tanggap darurat pascagalodo Arosuka.
Hal itu disampaikan JFP saat melakukan monitoring penanganan bencana. Masa tanggap darurat Kabupaten Solok kini diperpanjang selama tujuh hari untuk memastikan sejumlah pekerjaan penanganan dan pemulihan dapat dilanjutkan.
Salah satu perhatian utama pemerintah daerah adalah kondisi lahan pertanian yang terdampak bencana. JFP telah menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok untuk mempercepat pemulihan areal pertanian, termasuk lahan yang berkaitan dengan program optimalisasi lahan atau OPLAH.
Sekitar 35 hektare lahan pertanian terdampak menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah. Selain lahan, sejumlah jaringan irigasi yang ikut terdampak juga telah masuk dalam pendataan R3P untuk segera ditangani.
“Sudah saya instruksikan kepada Kepala Dinas Pertanian untuk mempercepat pemulihan dampak bencana pada areal pertanian, terutama lahan terdampak sekitar 35 hektare dan irigasi-irigasi yang terdampak,” ujar JFP.
Bupati meminta pemulihan jaringan irigasi tidak dilakukan secara parsial. Dinas Pertanian diminta membangun koordinasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, terutama untuk jaringan yang membutuhkan penanganan sesuai kewenangan pemerintah pusat.
Menurut JFP, percepatan pemulihan irigasi berkaitan langsung dengan keberlangsungan produksi petani. Jangan sampai kerusakan akibat bencana justru berlanjut menjadi persoalan ketika petani memasuki masa panen.
“Koordinasi dengan BWS V Sumatera harus dilakukan secara intensif. Jangan sampai petani mengalami masalah dengan panennya karena irigasi belum segera dipulihkan,” katanya.
Pemulihan sektor pertanian tersebut dinilai penting karena lahan produktif merupakan salah satu sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, penanganan pascabencana tidak cukup berhenti pada evakuasi, pembersihan material dan perbaikan fasilitas umum, tetapi harus memastikan aktivitas ekonomi masyarakat kembali berjalan.
Di sisi lain, JFP juga memberikan perhatian terhadap kelembagaan penanggulangan bencana, termasuk Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang berada di bawah Dinas Sosial.
Bupati menilai Tagana memiliki posisi strategis dalam sistem kesiapsiagaan Kabupaten Solok karena keberadaannya berada dekat dengan masyarakat di masing-masing nagari.
Tagana diharapkan menjadi bagian dari mata rantai awal dalam pemantauan kondisi wilayah, penyampaian informasi serta respons cepat apabila terjadi bencana.
“Keberadaan Tagana sangat penting. Mereka menjadi garda terdepan dalam pemantauan, gerak cepat penanganan dan informasi,” ujar JFP.
Ia meminta koordinasi Tagana dengan BPBD Kabupaten Solok terus diperkuat. Informasi dari tingkat nagari harus dapat diteruskan secara cepat sehingga pemerintah daerah memiliki gambaran kondisi lapangan dan dapat mengambil tindakan sesuai kebutuhan.
Menurut JFP, penguatan sistem tersebut menjadi kebutuhan penting karena Kabupaten Solok merupakan wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana.
“Karena Kabupaten Solok daerah yang waspada bencana, kesiapsiagaan menjadi hal yang sangat krusial,” katanya.
Perpanjangan masa tanggap darurat selama tujuh hari ke depan pun diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat dua agenda sekaligus, yakni memulihkan sumber penghidupan masyarakat melalui rehabilitasi lahan dan irigasi pertanian, serta memperkuat sistem deteksi dan respons bencana melalui Tagana hingga tingkat nagari. STK
