Pasbar, shootlinenews.com–
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat menggelar rapat gabungan komisi untuk membahas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (10/2), di ruang rapat Bamus DPRD Pasaman Barat.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pasaman Barat, Dirwansyah, serta dihadiri oleh Wakil Bupati Pasaman Barat, Risnawanto, Sekda Pasaman Barat, Hendra Putra, anggota TAPD, dan anggota komisi-komisi DPRD Pasaman Barat.
Dalam rapat tersebut, TAPD dan DPRD secara seksama membahas realisasi APBD 2024, termasuk pencapaian pendapatan dan realisasi belanja daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pasaman Barat, May Boni, yang mewakili TAPD, melaporkan bahwa dari total Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 sebesar Rp 1.365.705.191.509,27, telah direalisasikan sebanyak Rp 1.088.093.212.313,43.
Sementara itu, Belanja Daerah yang dianggarkan sebesar Rp 1.458.556.691.838,53 telah direalisasikan sebanyak Rp 1.166.530.471.983,49.
Namun, terdapat 1.391 kegiatan di 21 OPD se-Pasaman Barat yang belum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan total anggaran tunda bayar sebesar Rp 43.389.912.369. Tidak terbitnya SP2D ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya defisit anggaran di tahun 2024.
Ketua DPRD Pasaman Barat, Dirwansyah, menyatakan bahwa berbagai persoalan terkait realisasi APBD telah dibahas dalam rapat tersebut.
Selain itu, rapat juga membahas aspirasi pegawai non-ASN, yang rencananya akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Aspirasi tersebut mencakup:
- Pegawai non-ASN yang telah mengikuti seleksi CPNS tetapi tidak lulus, meskipun telah mengabdi lebih dari dua tahun.
- Pegawai non-ASN yang menginginkan pengangkatan menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) atau tenaga paruh waktu.
- Aspirasi bidan jorong dan guru yang turut disampaikan dalam forum tersebut.(IT)
