SHOOTLINENEWS, AROSUKA — Penanganan banjir bandang atau galodo yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Senin (21/9/2026) malam, memasuki tahap konsolidasi pada Selasa (22/9/2026). Setelah respons darurat dilakukan sejak malam kejadian, penanganan diarahkan pada penyelamatan warga, pembukaan akses, pembersihan material, pendataan kerusakan serta pemulihan fasilitas terdampak.
Galodo yang terjadi setelah hujan berintensitas tinggi membawa lumpur, batu dan material kayu hingga memasuki kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Solok dan permukiman warga. Sejumlah fasilitas pemerintahan, rumah warga serta akses transportasi terdampak.
Penanganan kemudian melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten Solok, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, TNI, Polri, BPBD dan unsur terkait lainnya.
Pada Selasa pagi, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi bersama jajaran dan Kapolda Sumbar Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy bersama jajaran meninjau sejumlah lokasi terdampak. Peninjauan tersebut didampingi Bupati Solok Jon Firman Pandu, Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., serta jajaran Pemerintah Kabupaten Solok.
Kehadiran pimpinan pemerintahan dan aparat di sejumlah titik terdampak diarahkan untuk melihat langsung kondisi lapangan sekaligus mengonsolidasikan langkah penanganan. Sejumlah lokasi yang ditinjau mencakup kawasan permukiman, fasilitas pelayanan kesehatan dan kompleks perkantoran pemerintah.
Di lapangan, personel TNI-Polri, BPBD dan unsur penanganan bencana melakukan pembersihan material yang menutup akses. Alat berat dikerahkan untuk menyingkirkan tumpukan kayu, batu, lumpur dan material lainnya.
Salah satu prioritas penanganan adalah membuka kembali akses Solok-Padang yang sempat terputus akibat material galodo. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap pergerakan petugas, kendaraan darurat dan distribusi bantuan.
Selain pembukaan akses, pendataan korban dan kerusakan dilakukan secara bertahap. Data sementara menunjukkan sejumlah kantor pemerintahan terdampak, termasuk Dinas PUPR, DPMN, DPRD, Bapenda, Bapelitbang, Inspektorat, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan dan BKPSDM.
Empat warga dilaporkan mengalami luka akibat kejadian tersebut. Tiga korban mendapatkan penanganan di RSUD Arosuka, sementara satu korban dirujuk ke rumah sakit di Kota Padang.
Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir bersama jajaran DPRD juga turun ke lokasi untuk melihat kondisi kawasan terdampak dan mengikuti proses penanganan bersama unsur terkait.
Keterlibatan banyak unsur tersebut menunjukkan penanganan galodo membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Solok memiliki posisi penting dalam mengonsolidasikan kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan pemerintahan. Pemerintah provinsi memperkuat dukungan lintas sektor, sementara TNI-Polri, BPBD dan unsur kebencanaan menjalankan fungsi operasi lapangan sesuai kewenangan masing-masing.
Di tengah proses pemulihan, persoalan lain yang harus dijaga adalah keberlangsungan pelayanan publik. Kompleks perkantoran yang terdampak merupakan salah satu pusat aktivitas pemerintahan Kabupaten Solok.
Karena itu, pemulihan tidak hanya menyangkut pembersihan gedung dan infrastruktur. Pemerintah juga perlu memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan selama fasilitas terdampak belum sepenuhnya pulih.
Peristiwa tersebut sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap kesiapsiagaan kawasan pusat pemerintahan menghadapi bencana. Pemerintah bersama BPBD dan perangkat teknis terkait perlu melakukan asesmen terhadap jalur aliran air, kondisi kawasan hulu, drainase, jembatan, permukiman serta fasilitas publik yang berada di sekitar jalur terdampak.
Evaluasi diperlukan untuk memastikan penanganan tidak berhenti pada pemulihan kondisi fisik, tetapi juga memperkuat mitigasi menghadapi kemungkinan hujan berintensitas tinggi berikutnya.
Dengan demikian, konsolidasi penanganan galodo Arosuka tidak hanya diukur dari kehadiran unsur pemerintah dan aparat di lapangan. Ukurannya adalah kecepatan penyelamatan warga, pembukaan akses, akurasi pendataan, pemulihan fasilitas, keberlangsungan pelayanan publik serta kejelasan langkah mitigasi setelah masa tanggap darurat.
Penanganan hari kedua menjadi tahap penting untuk mengubah respons darurat menjadi kerja pemulihan yang terukur, terstruktur dan dapat dipantau masyarakat. STK
