SHOOTLINENEWS, AROSUKA, — Banjir bandang atau galodo yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada Senin (21/9/2026) malam menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam menangani bencana sekaligus menjaga pelayanan publik.
Bencana yang dipicu hujan berintensitas tinggi dan longsoran di kawasan hulu Sungai Batang Laso itu menerjang kawasan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok dan permukiman warga.
Pemerintah Kabupaten Solok kemudian menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, terhitung 22 September hingga 5 Oktober 2026. Penanganan difokuskan pada pencarian dan pertolongan korban, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pembersihan material, pemulihan akses dan fasilitas umum serta pelayanan pemerintahan.
Bupati Solok Jon Firman Pandu bersama Wakil Bupati H. Candra turun melakukan koordinasi penanganan bersama BPBD, Forkopimda, perangkat daerah dan unsur lainnya sejak awal kejadian.
Dalam penanganan tersebut, Pemkab Solok tidak bekerja sendiri. TNI, Polri, Basarnas, BNPB, pemerintah provinsi, tenaga kesehatan, PMI, organisasi kemanusiaan dan masyarakat turut terlibat dalam operasi di lapangan.
Bencana tersebut menyebabkan dua warga meninggal dunia.
Korban pertama ditemukan pada 22 September, sedangkan korban kedua yang sebelumnya dinyatakan hilang ditemukan pada Jumat (25/9). Dengan ditemukannya korban terakhir, seluruh warga yang sebelumnya dilaporkan hilang telah ditemukan.
Selain korban meninggal dunia, sejumlah warga mengalami luka dan mendapatkan penanganan medis.
Penanganan korban menjadi salah satu prioritas dalam operasi tanggap darurat. Pemerintah pusat juga memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan dan kondisi masyarakat yang mengungsi.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming kemudian meninjau lokasi pengungsian di Arosuka pada Jumat (25/9). Dalam kunjungan tersebut, pemerintah pusat memastikan kebutuhan dasar dan keselamatan masyarakat terdampak menjadi perhatian selama masa tanggap darurat.
Dampak galodo juga menyebabkan ratusan warga harus meninggalkan rumah.
Data penanganan kemudian terus diperbarui seiring proses pendataan lapangan. BNPB mencatat pada 24 September terdapat 474 jiwa yang mengungsi di sejumlah titik. Setelah operasi pencarian selesai, penanganan berlanjut pada pendataan masyarakat terdampak, kebutuhan dasar serta persiapan pemulihan.
Pemerintah daerah bersama unsur terkait juga mengoperasikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak.
Dinas Sosial Kabupaten Solok bersama TAGANA, pilar sosial dan personel terkait menjalankan pelayanan dapur umum selama masa tanggap darurat.
Galodo juga berdampak langsung terhadap pusat pemerintahan Kabupaten Solok.
Sejumlah kantor pemerintahan mengalami kerusakan dengan tingkat berbeda. Di antaranya kantor Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, DPMN dan Sekretariat DPRD.
Kondisi tersebut menambah tantangan pemerintah daerah karena sebagian fasilitas yang biasa digunakan untuk menjalankan pelayanan pemerintahan justru ikut terdampak.
Namun aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan.
Pemerintah kemudian mengatur penanganan secara bertahap, termasuk pembersihan kawasan perkantoran dan pemulihan fasilitas yang masih dapat digunakan.
Operasi penanganan galodo melibatkan berbagai unsur.
BPBD menjadi salah satu unsur utama dalam pencarian, evakuasi, pendataan, pembersihan material, distribusi logistik dan pengoperasian posko.
TNI dan Polri mendukung personel serta peralatan untuk mempercepat pembersihan kawasan terdampak.
Basarnas melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan. Sementara Dinas Kesehatan menangani korban serta pelayanan kesehatan masyarakat.
Koordinasi lintas instansi juga dilakukan secara berkala untuk membagi tugas dan menentukan titik prioritas penanganan.
Pada 26 September, misalnya, Pemkab Solok bersama TNI, Polri, BNPB, BPBD, Satpol PP dan Damkar, PMI, Dinas PU serta unsur lainnya menggelar rapat koordinasi untuk mempercepat pembersihan dan pemulihan kawasan terdampak.
Penanganan material galodo membutuhkan dukungan alat berat.
Berbagai unsur pemerintah dan instansi teknis mengerahkan excavator, dump truck dan peralatan lainnya untuk membersihkan lumpur, batu dan material yang menutup jalan maupun fasilitas umum.
Pembersihan tidak hanya dilakukan di kawasan perkantoran, tetapi juga permukiman, jalan, jembatan dan aliran sungai.
Pemerintah pusat melalui BNPB juga memberikan dukungan logistik dan peralatan untuk membantu operasi tanggap darurat. Setelah seluruh korban ditemukan, penanganan diarahkan pada pembersihan, pemulihan layanan dasar dan penyusunan rencana rehabilitasi serta rekonstruksi.
Penanganan galodo Arosuka mendapat perhatian pemerintah pusat.
Menko PMK Pratikno bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau lokasi terdampak pada 24 September.
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya percepatan pencarian korban, pendataan kerusakan dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar penanganan selanjutnya.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo juga datang ke Arosuka pada 30 September untuk melihat kondisi infrastruktur terdampak dan membahas langkah penanganan bersama pemerintah daerah.
Kedatangan tersebut diterima langsung Bupati Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati H. Candra.
Penanganan galodo kini tidak lagi hanya berfokus pada pencarian korban.
Setelah seluruh korban ditemukan, perhatian bergeser pada pembersihan wilayah, pemulihan akses, perbaikan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak dan penyusunan rencana rehabilitasi serta rekonstruksi.
Pemerintah pusat juga meminta pembangunan pascabencana mempertimbangkan aspek keamanan lokasi dan risiko bencana susulan.
Menko PMK Pratikno sebelumnya meminta setiap rencana pembangunan kembali maupun relokasi didahului kajian mendalam. Prinsip yang ditekankan adalah membangun kembali dengan kondisi yang lebih aman dan lebih baik.
Bagi Pemerintah Kabupaten Solok, pekerjaan pascabencana menjadi tahap berikutnya setelah masa tanggap darurat.
Bupati Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati H. Candra harus memastikan koordinasi lintas sektor terus berjalan agar proses pemulihan masyarakat, infrastruktur dan pelayanan pemerintahan dapat dilakukan secara bertahap.
Galodo Arosuka dengan demikian tidak hanya menjadi persoalan penanganan darurat.
Bencana tersebut juga menjadi momentum untuk mengevaluasi kesiapsiagaan, tata kelola kawasan rawan bencana, sistem peringatan dini, kondisi infrastruktur serta pola pembangunan di kawasan yang memiliki risiko bencana.
Ujian berikutnya bukan lagi sekadar bagaimana membersihkan material galodo.
Tetapi bagaimana memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan pemerintah memiliki sistem yang lebih siap menghadapi kemungkinan bencana berikutnya. STK
