Solok Radjo Jadi Tolok Ukur, Pemkab Ingin Produksi, Hilirisasi dan Pasar Tumbuh Bersamaan
SHOOTLINENEWS| Arosuka Pemerintah Kabupaten Solok mulai menatap lebih jauh masa depan program pengembangan kawasan kopi arabika 2.000 hektare. Tidak ingin keberhasilan hanya diukur dari jumlah bibit yang dibagikan dan luas lahan yang ditanami, Bupati Solok Jon Firman Pandu (JFP) bersama Wakil Bupati H. Candra mengarahkan pembangunan kopi memasuki fase yang lebih strategis: mempersiapkan ekosistem ekonomi dari kebun hingga pasar.
JFP–Candra secara khusus meminta Dinas Pertanian berkolaborasi dengan perangkat daerah yang membidangi koperasi dan UMKM untuk merampungkan roadmap pengembangan kopi Kabupaten Solok dari hulu hingga hilir.
Peta jalan tersebut dinilai penting disiapkan sejak sekarang. Ketika jutaan batang kopi dari dukungan pemerintah pusat memasuki usia produktif beberapa tahun mendatang, petani diharapkan tidak lagi menghadapi ketidakpastian mengenai kualitas, pengolahan, kelembagaan maupun pasar.
“Kita minta Dinas Pertanian berkolaborasi dengan dinas yang membidangi koperasi dan UMKM untuk merampungkan roadmap-nya. Jangan ketika produksi meningkat kita baru memikirkan pengolahan dan pasarnya. Dari sekarang peta jalannya harus sudah kelihatan, mulai petani, produksi, kualitas, kelembagaan, pengolahan sampai pemasaran,” kata JFP.
Bagi Pemkab Solok, dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan kawasan kopi merupakan peluang besar yang harus dikawal secara berkelanjutan.
Program tersebut tidak boleh berhenti ketika bibit berpindah ke tangan kelompok tani. Setelah penanaman, pekerjaan berikutnya adalah memastikan tanaman tumbuh produktif, petani mendapatkan pendampingan, mutu produksi terjaga, pengolahan tersedia dan hasil panen mempunyai pasar.
Arah tersebut juga sejalan dengan kebijakan hilirisasi perkebunan pemerintah pusat yang menempatkan kopi sebagai salah satu komoditas strategis. Kementerian Pertanian mendorong pengembangan perkebunan menuju peningkatan produktivitas, ketersediaan bahan baku berkualitas, pengolahan dan penciptaan nilai tambah.
Karena itu, JFP–Candra ingin indikator keberhasilan program bergerak lebih jauh: bukan hanya berapa hektare ditanam, tetapi berapa yang produktif, bagaimana kualitasnya, bagaimana peningkatan pendapatan petani dan seberapa besar nilai tambah yang dapat dipertahankan di Kabupaten Solok.
Optimisme tersebut mempunyai pijakan.
Kabupaten Solok telah memiliki produk kopi yang membuktikan kemampuan menembus pasar internasional. Salah satunya Solok Radjo dari Aia Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti. Kanal resmi Pemkab Solok mencatat kopi arabika Solok Radjo telah dipasarkan ke Amerika Serikat, Jepang, Korea dan Australia.
Bagi JFP, keberhasilan tersebut harus menjadi tolok ukur sekaligus motivasi bagi petani kopi Kabupaten Solok, termasuk kelompok penerima program pengembangan 2.000 hektare.
“Solok Radjo sudah membuktikan bahwa kopi dari tanah Kabupaten Solok mampu diterima pasar luar negeri. Ini harus menjadi motivasi bagi petani kita. Kalau kualitas dijaga, kelembagaannya kuat dan pengolahannya benar, kita ingin semakin banyak petani dan kelompok yang naik kelas serta memperoleh pasar yang lebih baik,” ujar JFP.
Pemerintah daerah ingin pengalaman keberhasilan tersebut diperluas menjadi kekuatan ekosistem. Bukan berarti seluruh petani harus berada dalam satu koperasi atau satu merek, tetapi standar keberhasilannya—kualitas, konsistensi produksi, kelembagaan, pengolahan dan kemampuan mengakses pasar—dapat menjadi pembelajaran bagi kelompok lainnya.
Inilah salah satu sasaran penting roadmap yang sedang didorong JFP–Candra.
Kelompok tani yang memperoleh dukungan program 2.000 hektare diarahkan agar berkembang dari penerima bantuan menjadi kelompok produsen. Mereka harus mempunyai kemampuan budidaya, menjaga konsistensi mutu, membangun traceability, memperkuat kelembagaan serta mendapatkan akses terhadap pengolahan dan pasar.
Wakil Bupati Solok H. Candra menilai persiapan sektor hilir tidak boleh menunggu tanaman memasuki masa panen.
“Kalau hulunya sekarang kita bangun, hilirnya juga harus dipersiapkan. Saat tanaman menghasilkan nanti, kelompok tani harus sudah mengetahui standar produknya, bagaimana pengolahannya dan ke mana pasarnya. Jangan ada mata rantai yang terputus,” ujar Candra.
Kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi kunci.
Dinas Pertanian diarahkan mengawal sektor hulu: budidaya, pendampingan, produktivitas, mutu hingga keberlanjutan produksi.
Sementara sektor koperasi dan UMKM diharapkan mengambil peran semakin besar pada sektor hilir: penguatan koperasi dan kelembagaan usaha, unit pengolahan, roasting, pengemasan, pengembangan merek, produk turunan, kemitraan hingga perluasan pasar.
Dengan begitu, ketika kawasan 2.000 hektare memasuki fase produktif, Kabupaten Solok diharapkan telah mempunyai gambaran mengenai volume produksi, kapasitas pengolahan, kelompok produsen, calon mitra pembeli hingga segmen pasar yang dituju.
Pemerintahan JFP–Candra memproyeksikan dampaknya jauh melampaui sektor perkebunan.
Ketika produksi, pengolahan dan pasar dapat disatukan, aktivitas ekonomi berpotensi berkembang kepada tenaga kerja perkebunan, koperasi, transportasi, unit pascapanen, UMKM, roastery, industri kemasan, kedai kopi, perdagangan hingga agrowisata.
Pada titik itulah kopi dapat berkembang menjadi salah satu penyangga ketahanan ekonomi masyarakat Kabupaten Solok.
Bagi JFP–Candra, 2.000 hektare merupakan fondasi, bukan tujuan akhir.
Bibit ditanam hari ini. Roadmap disiapkan sejak sekarang. Ketika panen besar datang, petani diharapkan telah mempunyai kualitas, kelembagaan, pengolahan dan pasar—sehingga semakin besar nilai ekonomi kopi Solok dapat dinikmati masyarakat di tanah tempat kopi itu tumbuh. STK
Sumber: Pemerintah Kabupaten Solok/Dinas Pertanian
