BATUSANGKAR, Shootlinenews — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar resmi menandatangani Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kantor Wilayah Sumatera Barat, Rabu (20/5/2026), di Indojolito, Batusangkar. Kerja sama ini bertujuan memperkuat pelayanan publik, khususnya di bidang keimigrasian bagi masyarakat dan investor di daerah.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sumbar Nurudin, serta disaksikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam Kizlar Assad, Asisten Administrasi Umum Setda Riswandi, jajaran kepala OPD, dan undangan lainnya.
Bupati Eka Putra mengatakan, kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung pengembangan potensi daerah.
“Kerja sama ini tentu akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Tanah Datar, terutama dalam pelayanan keimigrasian,” ujar Eka Putra.
Menurutnya, terdapat enam poin penting dalam kerja sama tersebut, yakni peningkatan pelayanan keimigrasian, pengawasan orang asing, dukungan terhadap investasi dan pariwisata daerah, pertukaran data dan informasi, peningkatan keamanan dan penegakan hukum, serta pengembangan layanan publik terpadu.
Ia menambahkan, kerja sama itu akan mempermudah layanan paspor, izin tinggal orang asing, hingga pengawasan keimigrasian bagi masyarakat maupun investor.
“Dengan koordinasi yang baik, proses administrasi bagi investor, tenaga kerja asing, maupun wisatawan dapat lebih cepat dan tertib sehingga mampu membantu pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sumbar Nurudin menyatakan kesiapan pihaknya mendukung pelayanan keimigrasian di Kabupaten Tanah Datar, termasuk melalui pembukaan posko pelayanan keimigrasian di kawasan Istano Basa Pagaruyung.
“Dengan adanya kerja sama ini, masyarakat Tanah Datar akan semakin mudah mendapatkan pelayanan keimigrasian,” katanya.
Nurudin juga menegaskan, peningkatan akses pelayanan imigrasi akan berdampak positif terhadap pengawasan dan keamanan masyarakat.
“Kami siap mendukung pembinaan, pengendalian, dan pengawasan teknis terkait orang asing maupun persoalan keimigrasian lainnya agar berjalan baik, khususnya di Tanah Datar,” pungkasnya.
(**)
