Pariaman | Pembayaran ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi I dari Padang hingga Sicincin, Padang Pariaman, sepanjang 36,6 kilometer yang ditargetkan selesai pada Juli 2022 dan pembangunan fisik nya yang akan segera dimulai menjadi harapan para masyarakat yang memang sudah terdata dan hampir tidak ada lagi kendala penyerahan berkas lokasi tanah nya yang akan di bebaskan untuk di gunakan sebagai jalan tol, namun realisasi nya masih menunggu dan menunggu belum ada kepastian yang pasti.
Tokoh masyarakat Sikabu
Yosmadi dt.Pahlawan yang lokasi nya nya terkena pembebasan untuk jalan tol mewakili masyarakat setempat mengatakan inti nya bahwa masyarakat sudah rela dan ikhlas lahan nya akan di gunakan untuk kepentingan umum yakni untuk jalan tol, namun sampai kapan kita yang belum di kasih ganti kerugian nya menunggu ? Apalagi lokasi kita sudah tidak bisa kita apa apakan lagi, semua terhenti aktivitas di atas nya yang berkebun, yang menambang dll namun kita belum juga ada kejelasan sampai skr kapan kepastian di bayarkan nya.
“Boleh, semua masyarakat menerima dan sabar, tapi sampai kapan mau di bayarkan ? Sedangkan aktivitas kita sudah terhenti semua, dan kita sangat berharap bisa dibayarkan UGK secepat nya agar kita bisa memikirkan usaha yang lain nya sedangkan biaya ops dan biaya hiduo terus ada tapi kita ga bisa lagi usaha di atas lokasi kita karna kita mengindahkan himbauan dari perangkat nagari untuk stop beraktivitas lagi” kata nya di Sikabu
“PHP aja, dari bulan ini ke bulan itu., bulan 1 ke 3. dst” tambah nya
Sementara di kutip dari salah satu media terbitan Sumbar Harian Umum Singgalang
Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy di Padang, Sumbar, mengatakan
“Semua tetap berproses. Semua kendala yang dihadapi sudah kita urai semua dan sudah ada solusi. Kita targetkan selesai Juli 2022,” kata nya
Ia mengatakan itu usai rapat dengan Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pembangunan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Embun Suri, Inspektur Jendral Kementerian ATR/BPN Sunrizal, BPN Sumbar, PT Hutama Karya, PPK, Pemkab Padang Pariaman dan sejumlah pihak terkait di Padang.
Ia mengakui ada beberapa kendala dalam pembebasan lahan itu. Namun, dalam rapat gabungan yang digelar, semua telah bisa diselesaikan dan dicarikan solusi terbaik.
“Kalau di daerah lain kendala adalah penolakan masyarakat, di Sumbar berbeda. Tidak ada masyarakat yang menolak. Persoalannya lebih ke administrasi. Tapi, itu sudah ada solusi,” ujarnya.
Kondisi saat ini, dari 1.485 bidang tanah yang harus dibebaskan sebanyak 920 bidang atau 61,95 persen telah selesai. Bidang yang telah selesai itu di antaranya dengan uang ganti rugi, konsinyasi dan sebagian adalah fasilitas umum.
Sementara, untuk 38,05 persen masih dalam proses di antaranya penyelesaian administrasi aset pemerintah delapan bidang (0,5 persen) dan menunggu proses pembayaran uang ganti kerugian (UGK) sebanyak 34 bidang (3,64 persen). Untuk bagian tersebut tinggal menunggu waktu karena tidak ada kendala lagi.
Sisanya, tengah divalidasi 14 bidang (0,94 persen), sudah selesai musyawarah atau verifikasi dokumen, sudah selesai penilaian dan akan segera dimusyawarahkan. Hanya sebagian kecil (1,35 persen) atau 20 bidang yang sedang dalam proses penilaian.
Embun Suri mengatakan persoalan penyelesaian pembebasan lahan tol yakni kekurangan personel. Sebab, sebelumnya ada kekhawatiran staf BPN dalam bekerja menyusul kasus dugaan korupsi yang menjerat tiga staf BPN dalam pembebasan lahan tol di ruas Taman Keanekaragaman Hayati, Padang Pariaman.
“Kita sudah berikan pemahaman pada seluruh staf. Kalau bekerja lurus sesuai aturan tidak perlu takut. Kemudian, memang beban kerja kawan-kawan panitia pengadaan tanah yang ada saat ini sudah berat. Kerja siang malam,” ucapnya.
Solusinya, ucap Embun, dilakukan BKO personel dari kantor BPN Padang untuk membantu pengurusan pembebasan lahan di Padang Pariaman. Kemudian, untuk pejabat pembuat komitmen (PPK) juga mendatangkan tambahan dari Bengkulu. Sebab, pekerjaan PPK yang ada di Sumbar sudah berlebihan.
Salah seorang tim pembebasan lahan, Syafrizal mengatakan untuk pembangunan fisik saat ini sudah mencapai sembilan kilometer, namun terbagi dalam beberapa titik.
Diharapkan, setelah proses pembebasan lahan selesai, pembangunan fisik bisa dimulai sesuai jadwal.
(ant) @ Ajie
